DPR Dukung Audit Investigatif BUMN Bermasalah
DPR Dukung Audit Investigatif BUMN Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendukung agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN).
"Itu penting. Tidak hanya audit kinerja tapi juga audit investigatif sehingga BUMN-BUMN itu menjadi sehat karena kita tahu banyak yang keuangannya bermasalah. Sudah terbukti ada fraud," kata Fathan, Senin (13/1/2020).
Untuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, Fathan menilai langkah Presiden Joko Widodo yang memadukan pendekatan hukum dan korporasi dalam menyelamatkan PT Jiwasraya sudah cukup tepat. (Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Uang Negara Rp13,7 Triliun)
Menurut dia, satu sisi negara harus mengejar pihak-pihak yang diduga mengemplang duit Jiwasraya, namun di sisi lain BUMN ini juga harus diselamatkan secara bisnis.
"Penyelesaian kasus Jiwasraya harus double track dalam arti pelaku fraud harus dikejar. Di sisi lain, bisa dilakukan penyelematan bisnis misalkan dengan membentuk holding asuransi atau menjual anak perusahaan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pemerintah dan Kejaksaan Agung tengah menangani masalah seretnya keuangan PT Jiwasraya. Saat ini, Kejaksaan Agung telah mencekal 10 nama terkait dugaan fraud Jiwasraya.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Kementerian BUMN tengah melakukam analisis untuk mencari solusi tepat dalam menyelamatkan sisi bisnis perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
"Itu penting. Tidak hanya audit kinerja tapi juga audit investigatif sehingga BUMN-BUMN itu menjadi sehat karena kita tahu banyak yang keuangannya bermasalah. Sudah terbukti ada fraud," kata Fathan, Senin (13/1/2020).
Untuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, Fathan menilai langkah Presiden Joko Widodo yang memadukan pendekatan hukum dan korporasi dalam menyelamatkan PT Jiwasraya sudah cukup tepat. (Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Uang Negara Rp13,7 Triliun)
Menurut dia, satu sisi negara harus mengejar pihak-pihak yang diduga mengemplang duit Jiwasraya, namun di sisi lain BUMN ini juga harus diselamatkan secara bisnis.
"Penyelesaian kasus Jiwasraya harus double track dalam arti pelaku fraud harus dikejar. Di sisi lain, bisa dilakukan penyelematan bisnis misalkan dengan membentuk holding asuransi atau menjual anak perusahaan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pemerintah dan Kejaksaan Agung tengah menangani masalah seretnya keuangan PT Jiwasraya. Saat ini, Kejaksaan Agung telah mencekal 10 nama terkait dugaan fraud Jiwasraya.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Kementerian BUMN tengah melakukam analisis untuk mencari solusi tepat dalam menyelamatkan sisi bisnis perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
(dam)
Explore More