Timur Tengah Memanas, Amerika Serikat dan Iran Diminta Menahan Diri
Kamis, 09 Januari 2020 - 20:06 WIB
Timur Tengah Memanas, Amerika Serikat dan Iran Diminta Menahan Diri
A
A
A
JAKARTA - Eskalasi Konflik antara Amerika Serikat dengan Iran membuat kawasan Timur Tengah semakin membara. Hal ini bisa berdampak pada perekonomian dunia. Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta kepada kedua Negara tersebut untuk menahan diri. (Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Menlu Ungkap Kondisi Timur Tengah Mengkhawatirkan)
"Kami menyampaikan agar Amerika menahan diri. Karena jika konflik ini berlarut akan berdampak negatif pada perekonomian global. Kami meminta untuk mengurangi tensi ketegangan,” ungkap Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino saat bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat di Kantor Kedutaan Besar Amerika Jalan. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). (Baca juga: DPR Imbau WNI di Iran Waspada dan Hati-Hati)
Sebelumnya, DPP GMNI juga beraudiensi dengan Kedutaan Besar Iran pada Rabu, 08 Januari 2020 di Kantor Kedutaan Besar Iran Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Arjuna juga menyampaikan hal yang sama kepada pihak Kedutaan Besar Iran agar tidak terpancing dan melakukan serangan balasan. Karena risiko atas konflik di Timur Tengah tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak. "Kami sampaikan kepada pihak Kedutaan Besar Iran tidak perlu ada serangan balasan. Hancurnya perekonomian global akibat konflik ini tidak menguntungkan siapapun," tutur Arjuna. (Baca juga: Krisis Timur Tengah, RI Perlu Jalankan Politik Bebas Aktif)
Menurut Arjuna, dalam menghadapi konflik ini Indonesia tidak perlu mengecam siapapun karena politik luar negeri Indonesia harus berdiri pada koridor politik bebas aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia seperti yang termaktub dalam konstitusi. "Tugas kita menjadi stabilisator, menjalankan politik bebas aktif. Tidak perlu ikut mengecam yang justru kontraproduktif, hanya semakin memanaskan situasi", tambah Arjuna
Arjuna juga menyampaikan kepada kedua perwakilan Kedutaan Besar bahwa DPP GMNI berkepentingan melindungi kepentingan nasional, terutama kepentingan rakyat Indonesia yang bisa terkena dampak konflik ini karena kenaikan harga minyak. "Kami berkewajiban bagaimana agar konflik ini tidak sampai berdampak pada kenaikan harga minyak yang bisa merugikan rakyat Indonesia, membebani masyarakat. Maka kami berkomunikasi agar kedua belah pihak menahan diri dan mengurangi tensi ketegangan,” katanya.
"Kami menyampaikan agar Amerika menahan diri. Karena jika konflik ini berlarut akan berdampak negatif pada perekonomian global. Kami meminta untuk mengurangi tensi ketegangan,” ungkap Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino saat bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat di Kantor Kedutaan Besar Amerika Jalan. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). (Baca juga: DPR Imbau WNI di Iran Waspada dan Hati-Hati)
Sebelumnya, DPP GMNI juga beraudiensi dengan Kedutaan Besar Iran pada Rabu, 08 Januari 2020 di Kantor Kedutaan Besar Iran Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Arjuna juga menyampaikan hal yang sama kepada pihak Kedutaan Besar Iran agar tidak terpancing dan melakukan serangan balasan. Karena risiko atas konflik di Timur Tengah tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak. "Kami sampaikan kepada pihak Kedutaan Besar Iran tidak perlu ada serangan balasan. Hancurnya perekonomian global akibat konflik ini tidak menguntungkan siapapun," tutur Arjuna. (Baca juga: Krisis Timur Tengah, RI Perlu Jalankan Politik Bebas Aktif)
Menurut Arjuna, dalam menghadapi konflik ini Indonesia tidak perlu mengecam siapapun karena politik luar negeri Indonesia harus berdiri pada koridor politik bebas aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia seperti yang termaktub dalam konstitusi. "Tugas kita menjadi stabilisator, menjalankan politik bebas aktif. Tidak perlu ikut mengecam yang justru kontraproduktif, hanya semakin memanaskan situasi", tambah Arjuna
Arjuna juga menyampaikan kepada kedua perwakilan Kedutaan Besar bahwa DPP GMNI berkepentingan melindungi kepentingan nasional, terutama kepentingan rakyat Indonesia yang bisa terkena dampak konflik ini karena kenaikan harga minyak. "Kami berkewajiban bagaimana agar konflik ini tidak sampai berdampak pada kenaikan harga minyak yang bisa merugikan rakyat Indonesia, membebani masyarakat. Maka kami berkomunikasi agar kedua belah pihak menahan diri dan mengurangi tensi ketegangan,” katanya.
(cip)
