Kapal China Terobos Natuna, LBH Perindo Dukung Ketegasan Jokowi
Selasa, 07 Januari 2020 - 17:52 WIB
Kapal China Terobos Natuna, LBH Perindo Dukung Ketegasan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum LBH Perindo Ricky Margono mendukung ketegasan pemerintah terkait manuver kapal-kapal china di perairan Natuna.
"Saya sangat sependapat dengan Presiden Jokowi, saat ini di Natuna sudah bukan lagi hanya sekadar pencurian ikan. Namun, saat ini sudah melibatkan coast guard China turut turun di perairan Indonesia," tutur Ricky, Selasa (7/1/2019). (Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna )
Menurut dia, pemerintah harus memandang serius masalah ini. Sebab, ini menyangkut kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga.
Ricky mengatakan sebuah negara baru akan menjadi sebuah negara apabila memenuhi empat unsur, yaitu adanya pemerintahan, adanya rakyat, adanya wilayah dan adanya kedaulatan yang diakui oleh negara lain.
Dia mengatakan, ada dua unsur yang harus diperhatikan saat ini, yaitu pemerintahan dan kedaulatan yang diakui oleh negara lain. Dua unsur keberadaan negara tersebut harus dijaga.
Kedaulatan dijaga dan pemerintahan harus solid, satu suara kompak mengikuti arahan Presiden menanggapi persoalan Natuna.
"Presiden mengatakan tidak ada kompromi untuk masalah Natuna," tandasnya.
Sebelumnya, China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta coast guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Padahal, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
China sendiri menjadi salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Karena, pemerintah Indonesia dengan tegas meminta agar China dapat menghormati dan menjalankan kesepakatan dalam UNCLOS 1982.
Hingga saat ini, personel gabungan TNI terus melakukan operasi pengamanan di wilayah maritim perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Sejumlah armada tambahan juga terus diturunkan guna mencegah masuknya kapal-kapal asing.
"Saya sangat sependapat dengan Presiden Jokowi, saat ini di Natuna sudah bukan lagi hanya sekadar pencurian ikan. Namun, saat ini sudah melibatkan coast guard China turut turun di perairan Indonesia," tutur Ricky, Selasa (7/1/2019). (Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Konflik Indonesia-China di Perairan Natuna )
Menurut dia, pemerintah harus memandang serius masalah ini. Sebab, ini menyangkut kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga.
Ricky mengatakan sebuah negara baru akan menjadi sebuah negara apabila memenuhi empat unsur, yaitu adanya pemerintahan, adanya rakyat, adanya wilayah dan adanya kedaulatan yang diakui oleh negara lain.
Dia mengatakan, ada dua unsur yang harus diperhatikan saat ini, yaitu pemerintahan dan kedaulatan yang diakui oleh negara lain. Dua unsur keberadaan negara tersebut harus dijaga.
Kedaulatan dijaga dan pemerintahan harus solid, satu suara kompak mengikuti arahan Presiden menanggapi persoalan Natuna.
"Presiden mengatakan tidak ada kompromi untuk masalah Natuna," tandasnya.
Sebelumnya, China menyatakan kawasan yang dilewati nelayan serta coast guard negaranya adalah wilayahnya sendiri. Padahal, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
China sendiri menjadi salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Karena, pemerintah Indonesia dengan tegas meminta agar China dapat menghormati dan menjalankan kesepakatan dalam UNCLOS 1982.
Hingga saat ini, personel gabungan TNI terus melakukan operasi pengamanan di wilayah maritim perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Sejumlah armada tambahan juga terus diturunkan guna mencegah masuknya kapal-kapal asing.
(dam)
