Natuna Diklaim China, Indonesia Diminta Mainkan Strategi 'Total Footbal'
Natuna Diklaim China, Indonesia Diminta Mainkan Strategi 'Total Footbal'
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR minta tindak tegas kapal China yang menerobos perairan Natuna.
Dia menganggap konflik Indonesia-China di wilayah Natuna merupakan hal yang serius. “Pertama-tama saya mengapresiasi pejabat pemerintah melalui Menlu yang sudah menyatakan nota protes kepada Pemerintah China karena insiden kapal nelayan yang dikawal cost guard-nya di Natuna,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (7/1/2019).
Ketua DPP PKS ini mengatakan, laut natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai ketetapan United Cobvention for The Law of Sea (UNCLOS) PBB,
“Lautan Natuna merupakan bagian dari NKRI, dan tidak akan pernah bisa dianeksasi China, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut gangguan macam ini,” ujar Mardani. (Baca Juga: Gerindra Tak Terima Prabowo Dinilai Lembek soal Natuna)
Dia juga minta pemerintah tidak hanya menggunakan cara-cara diplomasi bila China tetap bersikeras menolak layangan protes dari Indonesia.
"Segala cara harus digunakna untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nasional, bisa gunakan cara 'total football' bila jalur diplomasi tidak mempan juga,” kata inisiator gerakan #KamiOposisi ini. (Baca Juga: Natuna Diklaim China, Demokrat Sarankan Jokowi Ngobrol Bareng SBY)
Mardani minta Pemerintah Indonesia memperkuat keamanan di berbagai wilayah laut yang berpotensi konflik termasuk di wilayah Natuna agar tidak terjadi gangguan ancaman seperti ini dari negara lain.
“Tujuannya untuk memperkuat keamanan militer, pemerintah bisa pertama bisa menggunakan deterrence (penangkisan). Selanjutnya menggunakan defence (pertahanan), kemudian menggunakan compellence (penggunaan kekuatan secara aktif). Terakhir bisa menggunakan aliansi dan balance of power,” tutur anggota DPR asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini.
Dia menganggap konflik Indonesia-China di wilayah Natuna merupakan hal yang serius. “Pertama-tama saya mengapresiasi pejabat pemerintah melalui Menlu yang sudah menyatakan nota protes kepada Pemerintah China karena insiden kapal nelayan yang dikawal cost guard-nya di Natuna,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (7/1/2019).
Ketua DPP PKS ini mengatakan, laut natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai ketetapan United Cobvention for The Law of Sea (UNCLOS) PBB,
“Lautan Natuna merupakan bagian dari NKRI, dan tidak akan pernah bisa dianeksasi China, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut gangguan macam ini,” ujar Mardani. (Baca Juga: Gerindra Tak Terima Prabowo Dinilai Lembek soal Natuna)
Dia juga minta pemerintah tidak hanya menggunakan cara-cara diplomasi bila China tetap bersikeras menolak layangan protes dari Indonesia.
"Segala cara harus digunakna untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nasional, bisa gunakan cara 'total football' bila jalur diplomasi tidak mempan juga,” kata inisiator gerakan #KamiOposisi ini. (Baca Juga: Natuna Diklaim China, Demokrat Sarankan Jokowi Ngobrol Bareng SBY)
Mardani minta Pemerintah Indonesia memperkuat keamanan di berbagai wilayah laut yang berpotensi konflik termasuk di wilayah Natuna agar tidak terjadi gangguan ancaman seperti ini dari negara lain.
“Tujuannya untuk memperkuat keamanan militer, pemerintah bisa pertama bisa menggunakan deterrence (penangkisan). Selanjutnya menggunakan defence (pertahanan), kemudian menggunakan compellence (penggunaan kekuatan secara aktif). Terakhir bisa menggunakan aliansi dan balance of power,” tutur anggota DPR asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini.
(dam)
Explore More