Masalah Natuna, Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Nego dan Perang

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pada saat awal menjabat sebagai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin rapat untuk pengamanan laut di atas kapal perairan Natuna.

Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan, tidak sejengkal pun batas wilayah perairan Indonesia dimasuki kapal negara lain tanpa seizin pemerintah.

"Karena menurut Presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun," kata Mahfud saat menerima para Nelayan yang akan di tempatkan di Natuna di Kantornya, Senin (6/1/2020).

Mahfud mengaku, akan menjalankan perintah Presiden untuk menjaga kedaulatan negara. (Baca juga: Semua Pejabat Diharapkan Ikuti Arahan Jokowi Soal Natuna)

"Minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan. Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah saja juga ini akan ditingkatkan," papar dia.

Kata Mahfud, yang jelas Indonesia tidak dalam suasana berperang karena memang negara tidak punya konflik dengan China. Menurutnya, Indonesia hanya mempertahankan kedaulatannya. Oleh sebab itu, urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," jelasnya.