Semua Pejabat Diharapkan Ikuti Arahan Jokowi Soal Natuna

JAKARTA - Konflik di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), merupakan masalah kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu, dibutuhkan kesamaan sikap dan langkah para pejabat negara dengan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masalah Natuna adalah masalah kedaulatan bangsa maka dibutuhkan sikap sama dalam merespons masalah ini. Semua pejabat publik harus mengikuti apa yang menjadi arahan Presiden," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/1/2020).

(Baca juga: Ketua MPR Ingatkan Klaim China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum)

Benny berpandangan, dibutuhkan kombinasi diplomasi yang menyakinkan dalam dunia internasional dengan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan kawasan ASEAN.

"Serta, menjaga wilayah teritorial republik Indonesia menggerakkan pasukan untuk mempertahankan wilayah," sambungnya.

Menurut Rohaniawan ini, dengan kombinasi kekuatan diplomasi guna menggalang dukungan internasional dan kekuatan militer yang dikerahkan. Itu merupakan cara efektif untuk mengisolasi klaim China terhadap Natuna.

"Kuncinya satu persatuan diantara elite politik satu kata dalam hal ini jangan celah bisa dimanfaatkan pihak lawan," tandas Benny.