Menteri PUPR: Presiden Minta Penanganan Banjir di Jakarta Tetap Lanjut

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengarahkan agar tetap melanjutkan penanganan banjir sesuai dengan yang sudah dilakukan. Termasuk langkah normalisasi dan pembuatan sodetan Ciliwung.

“Bapak Presiden mengarahkan bahwa tetap melanjutkan, penanganan banjir di Jakarta,” kata Basuki di Kantor Presiden, Jumat (3/1/2020).

Dia mengatakan bahwa rencana induk pengendalian banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Kemudian di-review oleh JICA tahun 1997 dan 2007. Dimana di antaranya adalah ada banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, dan normalisasi Kali Ciliwung dan sodetan di Ciliwung dan Banjir Kanal Timur.

“Dampaknya ke Kelapa Gading relatif ngga kebanjiran dan kemarin juga bisa dikendalikan. Yang sekarang kami lakukan adalah, skema-skema ini, debit-debit air di Ciliwung 570 meter kubik per detik,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum dinormalisasi, kapasitasnya sungai lebarnya sekitar 10 sampai 20 meter untuk menampung debit hanya 200 meter kubik per detik. Padahal debit banjir Ciliwung sampai 570 meter kubik perdetik.

“Sehingga harus dibesarkan kapasitas tampung Kali Ciliwung termasuk kalau sodetan jadi mengalirkan 60 meter kubik perdetik Banjir Kanal Timur. Sehingga beban di Manggarai atau di hilir menjadi lebih kecil,” ujarnya.

Sementara di bagian Hulu Pemerintah Pusat sedang membangun dua bendungan yakni Sukamahi dan Ciawi. Dua bendungan itu akan selesai pada akhir tahun 2020 ini.

“Pembebasan lahan sudah lebih dari 95%. Saya kira, mudah-mudahan fisiknya bisa dilakukan secepatnya. Kalau Sodetan, dari 1,2 tinggal kami selesaikan 600 meter,” katanya.

Dia mengatakan, PUPR telah menyediakan rumah susun (rusun) untuk 800 KK di Pasar Rumput. Rusun ini digunakan untuk masyarakat yang terkena pembebasan lahan.