DPR Minta BNPB-Kemensos Berkoordinasi dengan Daerah Tangani Korban Banjir

JAKARTA - Komisi VIII DPR mengaku prihatin dengan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia pada hari pertama 2020.

Untuk itu, Komisi VIII DPR meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu berkoordinasi dengan jajarannya di daerah dan juga pemerintah daerah (pemda) dalam menangani korban terdampak.

“Saya mendesak kepada BNPB, Kementerian Sosial, BPBD dan Dinas Sosial di masing-masing daerah untuk siap siaga menghadapi banjir yang hampir merata di berbagai daerah, terutama di daerah Jabodetabek,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/1/2020).

Menurut Ace, jajaran BNPB dan Kemensos beserta pihak terkait lainnya perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana, terutama banjir yang diprediksikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi karena disebabkan tingginya curah hujan.

Selain itu, kata Politisi Partai Golkar itu, Komisi VIII DPR berharap kepada Pemda untuk ikut mempersiapkan posko-posko banjir yang akan dijadikan sebagai tempat mengungsi warga terdampak.

“Tentu kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan posko-posko banjir yang ditujukan sebagai tempat mengungsi warga yang merupakan daerah aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara warga,” pintanya.

“Kementerian Sosial dan Dinas Sosial juga diharapkan untuk menyediakan kebutuhan logistik dasar seperti makanan, minuman, juga pelayanan kesehatan untuk warga yang menjadi korban banjir,” tambah Ace.

Namun demikian, Ace menilai bahwa BNPB sudah sangat baik dalam mengabarkan dan memantau perkembangan bencana banjir. Serta cukup tanggap dalam menolong warga yang terdampak.

“Tapi tentu soal evakuasi dan penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan BNPB semata, diperlukan koordinasi dengan BPBD dan Kemensos serta Dinas Sosial setempat untuk melakukan tanggap darurat,” tandasnya.