Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan Dinilai Sudah Tak Relevan
Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan Dinilai Sudah Tak Relevan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Babad Banten Pusat Tubagus Soleh mengaku mendapat kiriman video singkat tentang konsolidasi para mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan berita situasi terkini di Papua.
Video singkat tentang berkumpulnya para mantan Kombatan GAM tersebut, katanya, sangat menarik disimak.
"Pasalnya, akan sangat mempengaruhi situasi politik dan keamanan secara nasional. Tentu saja bila tidak apik menanganinya, akan berujung pada iklim investasi di negara kita sebagaimana yang sedang digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Situasi politik di Aceh dan Papua, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi.
"Jangan sekali-sekali di respons dengan lambat atau salah ambil keputusan. Karena pengalaman kita sebagai bangsa sudah cukup dengan lepasnya Timor Timur, serta konflik yang berkepanjangan sesama anak bangsa di Aceh dan Papua," jelasnya.
Pendekatan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua dan Timor Timur, jelas Soleh, memberikan pelajaran penting kepada kita sebagai bangsa bahwa pendekatan dengan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan, dan untuk reunifikasi sangat memerlukan waktu yang sangat lama dan kesabaran tanpa batas.
Menarik untuk disimak, lanjut Soleh, penuturan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono tentang pola penanganan konflik di Aceh dan Papua.
"Menurut beliau, pola penanganan dengan kekerasan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian yang serba terbuka," paparnya.
Soleh kemudian mengutip pendapat Suhendra bahwa untuk menangani konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai memanas, harus dengan pendekatan lunak.
"Tidak cocok dengan pola pendekatan kekerasan. Untuk itu diperlukan kemampuan seorang pemimpin lembaga intelijen yang mampu berkomunikasi dari hati ke hati," cetusnya.
Soleh mengaku sangat tertarik dengan gagasan dari pengamat intelijen senior tersebut. Ia sangat yakin, pola pendekatan yang lunak dan humanis akan menyelesaikan banyak hal dalam setiap konflik.
Diakui Soleh, inilah tantangan dunia intelijen kita sebagai bangsa, yaitu harus mengubah cara pandang dari pola militeristik ke cara pandang pendekatan kemanusiaan.
"Seperti kata pepatah kita harus mampu menangkap ikan di air yang keruh," tukasnya.
Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden harus juga mempertimbangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang berasal dari sipil agar memiliki cara pandang yang berbeda 180 derajat dari cara pandang intelijen dari kalangan militer atau polisi.
"Sehingga konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai menggejala bisa dipadamkan tanpa harus mengeluarkan sebutir peluru dan korban dari sesama anak bangsa," pungkasnya.
Video singkat tentang berkumpulnya para mantan Kombatan GAM tersebut, katanya, sangat menarik disimak.
"Pasalnya, akan sangat mempengaruhi situasi politik dan keamanan secara nasional. Tentu saja bila tidak apik menanganinya, akan berujung pada iklim investasi di negara kita sebagaimana yang sedang digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Situasi politik di Aceh dan Papua, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi.
"Jangan sekali-sekali di respons dengan lambat atau salah ambil keputusan. Karena pengalaman kita sebagai bangsa sudah cukup dengan lepasnya Timor Timur, serta konflik yang berkepanjangan sesama anak bangsa di Aceh dan Papua," jelasnya.
Pendekatan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua dan Timor Timur, jelas Soleh, memberikan pelajaran penting kepada kita sebagai bangsa bahwa pendekatan dengan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan, dan untuk reunifikasi sangat memerlukan waktu yang sangat lama dan kesabaran tanpa batas.
Menarik untuk disimak, lanjut Soleh, penuturan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono tentang pola penanganan konflik di Aceh dan Papua.
"Menurut beliau, pola penanganan dengan kekerasan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian yang serba terbuka," paparnya.
Soleh kemudian mengutip pendapat Suhendra bahwa untuk menangani konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai memanas, harus dengan pendekatan lunak.
"Tidak cocok dengan pola pendekatan kekerasan. Untuk itu diperlukan kemampuan seorang pemimpin lembaga intelijen yang mampu berkomunikasi dari hati ke hati," cetusnya.
Soleh mengaku sangat tertarik dengan gagasan dari pengamat intelijen senior tersebut. Ia sangat yakin, pola pendekatan yang lunak dan humanis akan menyelesaikan banyak hal dalam setiap konflik.
Diakui Soleh, inilah tantangan dunia intelijen kita sebagai bangsa, yaitu harus mengubah cara pandang dari pola militeristik ke cara pandang pendekatan kemanusiaan.
"Seperti kata pepatah kita harus mampu menangkap ikan di air yang keruh," tukasnya.
Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden harus juga mempertimbangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang berasal dari sipil agar memiliki cara pandang yang berbeda 180 derajat dari cara pandang intelijen dari kalangan militer atau polisi.
"Sehingga konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai menggejala bisa dipadamkan tanpa harus mengeluarkan sebutir peluru dan korban dari sesama anak bangsa," pungkasnya.
(maf)
Explore More