DPR Sarankan Presiden Jokowi dan SBY Bertemu Bahas Masalah Jiwasraya
DPR Sarankan Presiden Jokowi dan SBY Bertemu Bahas Masalah Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menggelar pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas masalah Jiwasraya. (Baca juga: Dalami Kasus Jiwasraya, Kejagung Cegah 10 Orang ke Luar Negeri)
Sebab, permasalahan yang melilit PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong jika pemerintah memang mau serius menyelesaikannya. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah benar yakni melakukan audit secara menyeluruh. "Kita juga mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil-alih penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya ini," tegas Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman, Jumat (27/12/2019) di Jakarta.
Politisi Partai Golkar ini juga mengurai harapannya agar pemerintah mampu mengindentifikasi permasalahan gagal bayar Jiwasraya ini secara utuh dan komprehensif. Di sisi lain, Maman juga yakin pihak kejaksaan akan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. Termasuk potensi penyelewengan sekitar Rp13 triliun yang diduga dilakukan oleh dewan direksi PT Asuransi Jiwasraya yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumya. "Jangan ragu. Pihak kejaksaan harus bersikap tegas," kata Maman. (Baca juga: Kejagung Targetkan Selesaikan Kasus Jiwasraya dalam Tiga Bulan)
Seperti diberitakan, kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah itu, membuat prihatin Presiden Joko Widodo. Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun. Menurut Jokowi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah berat. Presiden menyerahkan tanggung jawab penyelesaiannya kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. (Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Negara Rp13,7 Triliun)
Jokowi menegaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya yang sudah dialami sejak 2006 tersebut, dalam tiga tahun terakhir terus dikejar penyelesaiannya. Dari koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sudah diperoleh solusi atau jalan keluarnya.
Berkaitan dengan aspek kriminal, alternatif penyelesaiannya sudah masuk ke ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks itu, sebagaimana dikemukakan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi. Juga untuk memberi kepastian pada investor kecil. Total kewajiban Jiwasraya bahkan pernah mencapai Rp49,6 triliun, yang sebagian besar pada investor kecil.
Menurut Maman, permasalahan Jiwasraya dimulai sejak 2006, di mana dari hasil temuannya equitasnya negatif sebesar Rp3 triliun. Lalu, pada 2008, hasil temuan audit BPK menyatakan antara 2006 dan 2007 PT. Asuransi Jiwasraya Disclaimer. Penilaian terburuk tersebut menjadi cap atau 'trade mark' Jiwasraya sampai sekarang ini.
Maman menegaskan, bentuk pertanggung jawaban pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah secara utuh agar tidak hanya sekadar mencari solusi jangka pendek supaya dapat citra baik. Harus ada juga solusi jangka panjang agar pemerintahan berikutnya, setelah periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak mendapatkan warisan masa lalu yang memalukan ini.
Ditekankan Maman, untuk mencari solusi jangka panjang tersebut, tidak bisa dengan curhat-curhat di media sosial (medsos). Atau, mohon- mohon minta disalahkan. "Daripada bermohon-mohon minta disalahkan jauh lebih baik bermohon untuk mengusulkan ide atau solusi “ ujar Maman.
Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga anggota DPR itu menegaskan kembali bahwa permasalahan Jiwasraya itu sudah ada sejak 2006 dan di 2008 sudah ada juga temuan BPK yang disclaimer. "Itu adalah fakta, bukan khayalan, jadi tidak usah baper. Bagian dari hasil temuan serta inventarisasi masalah yang harus dipetakan agar diagnosa masalah bisa tepat sasaran," ujar Maman Abdurrahman.
Maman menyarankan ada pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas masalah gagal bayar Jiwasraya ini secara intensif. "Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa ke depan. Jangan dengar masukan dari orang orang di sekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu," tegas Maman
Sebab, permasalahan yang melilit PT Asuransi Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong jika pemerintah memang mau serius menyelesaikannya. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah benar yakni melakukan audit secara menyeluruh. "Kita juga mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil-alih penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya ini," tegas Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman, Jumat (27/12/2019) di Jakarta.
Politisi Partai Golkar ini juga mengurai harapannya agar pemerintah mampu mengindentifikasi permasalahan gagal bayar Jiwasraya ini secara utuh dan komprehensif. Di sisi lain, Maman juga yakin pihak kejaksaan akan mengusut kasus ini tanpa pandang bulu. Termasuk potensi penyelewengan sekitar Rp13 triliun yang diduga dilakukan oleh dewan direksi PT Asuransi Jiwasraya yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumya. "Jangan ragu. Pihak kejaksaan harus bersikap tegas," kata Maman. (Baca juga: Kejagung Targetkan Selesaikan Kasus Jiwasraya dalam Tiga Bulan)
Seperti diberitakan, kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah itu, membuat prihatin Presiden Joko Widodo. Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun. Menurut Jokowi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah masalah berat. Presiden menyerahkan tanggung jawab penyelesaiannya kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. (Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Jiwasraya Rugikan Negara Rp13,7 Triliun)
Jokowi menegaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya yang sudah dialami sejak 2006 tersebut, dalam tiga tahun terakhir terus dikejar penyelesaiannya. Dari koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sudah diperoleh solusi atau jalan keluarnya.
Berkaitan dengan aspek kriminal, alternatif penyelesaiannya sudah masuk ke ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks itu, sebagaimana dikemukakan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi. Juga untuk memberi kepastian pada investor kecil. Total kewajiban Jiwasraya bahkan pernah mencapai Rp49,6 triliun, yang sebagian besar pada investor kecil.
Menurut Maman, permasalahan Jiwasraya dimulai sejak 2006, di mana dari hasil temuannya equitasnya negatif sebesar Rp3 triliun. Lalu, pada 2008, hasil temuan audit BPK menyatakan antara 2006 dan 2007 PT. Asuransi Jiwasraya Disclaimer. Penilaian terburuk tersebut menjadi cap atau 'trade mark' Jiwasraya sampai sekarang ini.
Maman menegaskan, bentuk pertanggung jawaban pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah dengan melakukan identifikasi masalah secara utuh agar tidak hanya sekadar mencari solusi jangka pendek supaya dapat citra baik. Harus ada juga solusi jangka panjang agar pemerintahan berikutnya, setelah periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak mendapatkan warisan masa lalu yang memalukan ini.
Ditekankan Maman, untuk mencari solusi jangka panjang tersebut, tidak bisa dengan curhat-curhat di media sosial (medsos). Atau, mohon- mohon minta disalahkan. "Daripada bermohon-mohon minta disalahkan jauh lebih baik bermohon untuk mengusulkan ide atau solusi “ ujar Maman.
Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga anggota DPR itu menegaskan kembali bahwa permasalahan Jiwasraya itu sudah ada sejak 2006 dan di 2008 sudah ada juga temuan BPK yang disclaimer. "Itu adalah fakta, bukan khayalan, jadi tidak usah baper. Bagian dari hasil temuan serta inventarisasi masalah yang harus dipetakan agar diagnosa masalah bisa tepat sasaran," ujar Maman Abdurrahman.
Maman menyarankan ada pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas masalah gagal bayar Jiwasraya ini secara intensif. "Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa ke depan. Jangan dengar masukan dari orang orang di sekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu," tegas Maman
(cip)
Explore More