Masalah di Papua Butuh Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
Jum'at, 27 Desember 2019 - 06:27 WIB
Masalah di Papua Butuh Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Tokoh nasional yang juga pengamat senior intelijen Suhendra Hadikuntono menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera memberikan perhatian serius untuk menyelesaikan masalah Papua.
"Sudah saatnya Presiden Jokowi mulai fokus menjangkau masalah sosial yang paling mendasar di Papua, bukan semata masalah pembangunan infrastruktur. Menurut saya masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan, tapi harus pendekatan intelijen yang lembut dan penuh empati," ujar Suhendra, Jumat (27/12/2019).
Hal ini terkait dengan keputusan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang menyampaikan pengunduran diri. Sehari setelah itu, Wentius menegaskan tidak mau menarik pernyataannya tersebut karena terlanjur kecewa dengan sering terjadinya pembunuhan warga sipil, dan aspirasi masyarakat Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat.
Menurut Wentius, usaha dia untuk menciptakan suasana damai dan konsudif di Nduga tidak mendapatkan respons memadai dari aparat keamanan dan pemerintah pusat.
Saat dihubungi media, Rabu 25 Desember 2019, Markus Yenu, Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) menyatakan soal pengunduran diri Wakil Bupati Nduga.
"Pengunduran diri Wakil Bupati Nduga ini harus kita sikapi sebagai pesan kuat bahwa selama ini ada masalah yang sangat krusial yang tidak dapat diatasi sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan di daerah," jelasnya
Menurut Markus, sudah bukan rahasia lagi selama ini banyak masalah dan kejadian di daerah yang sengaja tidak dilaporkan ke pemerintah pusat. Sehingga, menurut Markus, Presiden Joko Widodo tidak mendapatkan pemahaman yang cukup untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat di daerah khususnya di Papua.
"Bagi saya ini alarm bagi pemerintah pusat bahwa selama ini banyak aspirasi daerah yang tersumbat, sehingga daerah khususnya Papua merasa diabaikan oleh pemerintah pusat," ujar Markus.
Markus menambahkan penguduran diri Wabup Nduga dengan isu yang disampaikan merupakan kegagalan intelijen negara dalam melakukan operasi cipta kondisi yang kondusif di daerah.
"Masalah penguduran diri Wabup Nduga ini tidak bisa hanya disikapi dengan masalah administrasi pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena masalah yang sebenarnya jauh lebih urgen dan perlu penanganan serius oleh pemerintah pusat," papar Markus.
"Sudah saatnya Presiden Jokowi mulai fokus menjangkau masalah sosial yang paling mendasar di Papua, bukan semata masalah pembangunan infrastruktur. Menurut saya masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan, tapi harus pendekatan intelijen yang lembut dan penuh empati," ujar Suhendra, Jumat (27/12/2019).
Hal ini terkait dengan keputusan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang menyampaikan pengunduran diri. Sehari setelah itu, Wentius menegaskan tidak mau menarik pernyataannya tersebut karena terlanjur kecewa dengan sering terjadinya pembunuhan warga sipil, dan aspirasi masyarakat Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat.
Menurut Wentius, usaha dia untuk menciptakan suasana damai dan konsudif di Nduga tidak mendapatkan respons memadai dari aparat keamanan dan pemerintah pusat.
Saat dihubungi media, Rabu 25 Desember 2019, Markus Yenu, Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) menyatakan soal pengunduran diri Wakil Bupati Nduga.
"Pengunduran diri Wakil Bupati Nduga ini harus kita sikapi sebagai pesan kuat bahwa selama ini ada masalah yang sangat krusial yang tidak dapat diatasi sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan di daerah," jelasnya
Menurut Markus, sudah bukan rahasia lagi selama ini banyak masalah dan kejadian di daerah yang sengaja tidak dilaporkan ke pemerintah pusat. Sehingga, menurut Markus, Presiden Joko Widodo tidak mendapatkan pemahaman yang cukup untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat di daerah khususnya di Papua.
"Bagi saya ini alarm bagi pemerintah pusat bahwa selama ini banyak aspirasi daerah yang tersumbat, sehingga daerah khususnya Papua merasa diabaikan oleh pemerintah pusat," ujar Markus.
Markus menambahkan penguduran diri Wabup Nduga dengan isu yang disampaikan merupakan kegagalan intelijen negara dalam melakukan operasi cipta kondisi yang kondusif di daerah.
"Masalah penguduran diri Wabup Nduga ini tidak bisa hanya disikapi dengan masalah administrasi pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena masalah yang sebenarnya jauh lebih urgen dan perlu penanganan serius oleh pemerintah pusat," papar Markus.
(maf)
