Wisata Labuan Bajo Berpotensi Turunkan Kemiskinan

LABUAN BAJO - Labuan Bajo, Manggarai Barat yang memiliki sebutan “Gerbang Flores” merupakan lokasi eksotis yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata turis lokal maupun mancanegara.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, Labuan Bajo merupakan satu di antara empat destinasi wisata “super prioritas” di Indonesia. Hanya saja ironisnya, angka kemiskinan di Manggarai Barat pada September 2018 tercatat 18,14%. Hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional.

“Kami tidak ingin orang bicara Labuan Bajo di mana-mana bahkan di tingkat mancanegara tapi masyarakatnya masih banyak yang prasejahtera. Ke depan kemiskinan di Labuan Bajo, Manggarai Barat harus dikikis habis,” tandas Julairi saat Sosialisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Mensos menyatakan bahwa spot-spot wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan adalah hal pertama harus diintervensi terlebih dahulu. “Jangan sampai nanti wisatawan banyak, tapi rakyatnya tidak menikmati apa-apa, yang menikmati justru orang luar,” ujarnya.

Karena itu, Kemensos hadir di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo untuk memastikan masyarakat dapat keluar dari lingkar kemiskinan. Bantuan sosial (bansos) baik PKH, BPNT, dan program lainnya diberikan guna mengentaskan kemiskinan di Manggarai Barat. “Ke depan, upaya-upaya serius berupa intervensi yang tepat sasaran harus berjalan dengan baik,” tandasnya.

Tidak hanya penyaluran bansos dan intervensi yang tepat sasaran, kerja sama antarpihak pun perlu ditingkatkan. Mensos mengatakan bahwa tugas Kemensos dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan untuk memerangi atau menurunkan angka kemiskinan.

Saat ini, Kemensos telah menjalin kerja dengan berbagai pihak seperti Bank BRI yang berperan tidak hanya menjadi lembaga penyalur bantuan sosial, tetapi juga mendorong KPM untuk menjadi wirausaha mandiri melalui program Kredit Usaha Rakyar (KUR).

Melalui upaya-upaya pemberdayaan diharapkan terjadi percepatan graduasi mandiri, artinya KPM PKH dan BPNT sudah bisa lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah.

Sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019, KPM PKH di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah graduasi alami sebanyak 50.440 KPM. Tercatat 14% dari total peserta PKH di tahun 2019 yang berhasil graduasi. “Jika ada KPM yang mungkin hidupnya sudah layak, sudah sejahtera, nah itu dapat diganti dengan keluarga yang belum mendapatkan PKH dan BPNT, harus legowo berani mengundurkan diri supaya bisa diberikan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” tandasnya.

Berkaitan dengan data kemiskinan, pemerintah daerah setempat diimbau secara rutin melakukan pemutakhiran data agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Menurut dia, ini penting bagi para pemimpin untuk melakukan crosscheck langsung turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat.

“Kemensos siap menambah KPM-KPM baru khususnya di Manggarai Barat jika berdasarkan pemutakhiran data, masih diperlukan tambahan KPM,” ungkapnya.

Kehadiran Kemensos di Manggarai Barat diharapkan mampu mendorong upaya-upaya pengentasan kemiskinan. “Dalam 6 bulan ke depan, saya harapkan angka kemiskinan di Manggarai Barat sudah turun. Mari kita perangi kemiskinan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, peningkatan kemampuan Bahasa Inggris menjadi salah satu upaya pengembangan SDM. Kemampuan berkomunikasi dengan wisatawan dinilai mampu mendorong minat wisawatan untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata.

Mensos juga berpesan agar masyarakat di Manggarai Barat mampu menjaga kelestarian daerah, meningkatkan keramahtamahan, menjamin keamanan, sehingga ke depan Labuan Bajo akan semakin banyak dikunjungi wisatawan. “Kalau semakin banyak wisatawan pasti harus bisa menyejahterakan rakyatnya,” katanya. (Binti Mufarida)