Penanganan Kasus Jiwasraya Dinilai Sudah Tepat, Jangan Dipolitisasi
Selasa, 24 Desember 2019 - 18:38 WIB
Penanganan Kasus Jiwasraya Dinilai Sudah Tepat, Jangan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencuat ke publik belakangan ini. Berbagai pihak menyesalkan terjadinya kasus ini.
Saat ini kasus tersebut ini telah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung belum lama ini menyatakan telah menangani kasus ini. (Baca juga: Kejagung Targetkan Selesaikan Jiwasraya dalam Tiga Bulan )
Menanggapi kasus ini, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dias Satria menilai persoalan gagal bayar Jiwasraya belakangan malah menjurus pada penggiringan opini yang berpotensi mengaburkan masalah hukumnya.
“Kita harus melihat kasus ini secara utuh sebagai bagian dari usaha bersih-bersih BUMN, bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” kata Dias, Selasa (24/12/2019).
Upaya penegakan hukum kasus Jiwasraya, kata dia, harus diapresiasi. Apalagi penegak hukum telah bergerak dengan cepat dengan memanggil beberapa saksi. Penanganan kasus ini harus dikawal dan didorong agar penuntasan kasus ini bisa transparan dan cepat selesai. (Baca juga: Soal Kasus Jiwasraya, Demokrat Bantah Pernyataan Jokowi )
Menurut dia, penyelesaian kasus ini juga harus mengedepankan kepentingan nasabah. “Kepentingan nasabah yang utama. Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab,” tuturnya. (Baca juga: Langkah Erick Thohir Sikapi Skandal Jiwasraya Dinilai Tepat )
Dia berharap berbagai pihak menahan diri atau tidak malah memanfaatkan kesempatan dengan menggiring opini ke ranah politik yang jauh dari pokok persoalan.
“Erick Thohir yang kebetulan menteri BUMN dengan latar belakang pengusaha tentu bisa berbisnis dengan siapa pun. Tapi terburu-buru 'dihakimi' sebelum penegak hukum menyampaikan kesimpulan siapa yang bersalah adalah penggiringan opini,” tuturnya.
Kepemimpinan Erick Thohir yang berusaha membersihkan oknum-oknum nakal di BUMN harus diapresiasi dan dikawal.
“Menuduh menteri terlibat hanya akan mengaburkan masalah. Kita mendukung upaya penegakan hukum siapa yang bersalah harus dipenjara termasuk juga aktor intelektualnya,”
Belakangan ini kasus ini menjadi perbincangan publik. Melalui akun Twitternya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menuduh perusahaan milik Erick Tohir terlibat dalam kasus ini.
Menyikapi tuduhan kepadanya, Erick Thohir membantah. “Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya," kata Erick, Senin 23 Desember 2019.
Saat ini kasus tersebut ini telah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung belum lama ini menyatakan telah menangani kasus ini. (Baca juga: Kejagung Targetkan Selesaikan Jiwasraya dalam Tiga Bulan )
Menanggapi kasus ini, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dias Satria menilai persoalan gagal bayar Jiwasraya belakangan malah menjurus pada penggiringan opini yang berpotensi mengaburkan masalah hukumnya.
“Kita harus melihat kasus ini secara utuh sebagai bagian dari usaha bersih-bersih BUMN, bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” kata Dias, Selasa (24/12/2019).
Upaya penegakan hukum kasus Jiwasraya, kata dia, harus diapresiasi. Apalagi penegak hukum telah bergerak dengan cepat dengan memanggil beberapa saksi. Penanganan kasus ini harus dikawal dan didorong agar penuntasan kasus ini bisa transparan dan cepat selesai. (Baca juga: Soal Kasus Jiwasraya, Demokrat Bantah Pernyataan Jokowi )
Menurut dia, penyelesaian kasus ini juga harus mengedepankan kepentingan nasabah. “Kepentingan nasabah yang utama. Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab,” tuturnya. (Baca juga: Langkah Erick Thohir Sikapi Skandal Jiwasraya Dinilai Tepat )
Dia berharap berbagai pihak menahan diri atau tidak malah memanfaatkan kesempatan dengan menggiring opini ke ranah politik yang jauh dari pokok persoalan.
“Erick Thohir yang kebetulan menteri BUMN dengan latar belakang pengusaha tentu bisa berbisnis dengan siapa pun. Tapi terburu-buru 'dihakimi' sebelum penegak hukum menyampaikan kesimpulan siapa yang bersalah adalah penggiringan opini,” tuturnya.
Kepemimpinan Erick Thohir yang berusaha membersihkan oknum-oknum nakal di BUMN harus diapresiasi dan dikawal.
“Menuduh menteri terlibat hanya akan mengaburkan masalah. Kita mendukung upaya penegakan hukum siapa yang bersalah harus dipenjara termasuk juga aktor intelektualnya,”
Belakangan ini kasus ini menjadi perbincangan publik. Melalui akun Twitternya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menuduh perusahaan milik Erick Tohir terlibat dalam kasus ini.
Menyikapi tuduhan kepadanya, Erick Thohir membantah. “Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya," kata Erick, Senin 23 Desember 2019.
(dam)
