Kampanye Pemerintah Lawan Radikalisme Dikritik Pengamat Asing
Sabtu, 21 Desember 2019 - 17:40 WIB
Kampanye Pemerintah Lawan Radikalisme Dikritik Pengamat Asing
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Lembaga Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot mengkritisi kampanye Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin dalam melawan radikalisme. Berenschot mengakui bahwa radikalisme merupakan hal yang dikhawatirkan.
Namun, kata dia, yang mengkhawatirkan lagi adalah definisi radikalisme yang semakin luas. "Kekhawatiran sekarang adalah definisi radikalisme terlalu luas," ujar Berenschot dalam sambungan telepon dari Belanda di acara diskusi Outlook Demokrasi LP3ES di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Karena definisinya semakin luas, kata dia, maka kelompok masyarakat yang punya gagasan tak sesuai dengan kebijakan pemerintah menjadi target. "Pemerintah sedang menggunakan Pancasila seperti dulu Orde Baru," katanya.
"Akibat definisi yang terlalu luas, kampanye ini bisa mempersulit debat publik dan civil society di Indonesia," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi saat ini. "Tapi mereka enggak punya banyak kursi (di parlemen-red)," katanya.
Sehingga, dia memprediksi peran pengawasan parlemen terhadap pemerintah tidak berjalan efektif.
Namun, kata dia, yang mengkhawatirkan lagi adalah definisi radikalisme yang semakin luas. "Kekhawatiran sekarang adalah definisi radikalisme terlalu luas," ujar Berenschot dalam sambungan telepon dari Belanda di acara diskusi Outlook Demokrasi LP3ES di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Karena definisinya semakin luas, kata dia, maka kelompok masyarakat yang punya gagasan tak sesuai dengan kebijakan pemerintah menjadi target. "Pemerintah sedang menggunakan Pancasila seperti dulu Orde Baru," katanya.
"Akibat definisi yang terlalu luas, kampanye ini bisa mempersulit debat publik dan civil society di Indonesia," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi saat ini. "Tapi mereka enggak punya banyak kursi (di parlemen-red)," katanya.
Sehingga, dia memprediksi peran pengawasan parlemen terhadap pemerintah tidak berjalan efektif.
(pur)
