Berbekal Prestasi, Suhendra Siap Pimpin BIN
Jum'at, 20 Desember 2019 - 19:38 WIB
Berbekal Prestasi, Suhendra Siap Pimpin BIN
A
A
A
JAKARTA - Saat ini negara membutuhkan sosok pemimpin yang mempunyai intelijensi tinggi, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, maju mundurnya suatu negara juga tergantung dari peranan intelijen.
Selama ini BIN dipimpin sosok dari institusi Polri atau TNI. Kini saatnya BIN dipimpin oleh sipil. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo harus berani mengambil sikap. Di era Presiden Soekarno, BIN pernah dipimpin oleh sipil, yaitu Dr Soebandrio (1959-1965), dan juga Assad Ali di era reformasi ini.
Ketika BIN dipimpin sosok dari Polri, dia hanya mengenal yang namanya hukum pidana. Ketika BIN dipimpin sosok dari TNI, dia hanya memahami hukum humaniter.
"Padahal yang namanya intelijen, dia tidak tunduk kepada hukum pidana atau hukum humaniter. Intelijen tunduk kepada policy atau kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Yang seharusnya memimpin BIN saat ini adalah sipil," ujar pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono, Jumat (20/12/2019).
Suhendra pun mengaku siap untuk menempati jabatan Kepala BIN. Suhendra tercatat pernah menjadi Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam yang membebaskan 150 warga Vietnam yang sempat ditahan di Pulau Anambas gara-gara diduga melanggar perairan Indonesia. Akibat pembebasan itu, Indonesia terhindar dari pengadilan Mahkamah Internasional.
Suhendra juga tercatat sebagai Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) yang menjadi inisiator pemberantasan match fixing (skandal pengaturan skor) dan berhasil mengantarkan 17 tersangka ke penjara, termasuk mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, dan sejumlah anggota Executive Committee (Exco) atau Komite Eksekutif PSSI, di mana hal itu belum pernah terjadi di belahan dunia mana pun.
Lewat sentuhan tangan dinginnya, baru-baru ini Suhendra juga berhasil meredakan gejala konflik di Aceh ketika Komnas HAM hendak memeriksa mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf atas tuduhan pelanggaran HAM berat.
Suhendra adalah seorang sipil yang mempunyai intelijensi dan integritas tinggi yang layak menjabat Kepala BIN.
Dalam wawancara dengan awak media, Jumat (20/12/2019), dia mengatakan, siap menjadi Kepala BIN. "Saya siap menjadi Kepala BIN dan menjalankan amanah dengan baik demi kepentingan masyarakat Indonesia, serta demi perkembangan dan kemajuan NKRI," tegas Suhendra.
Kata dia, kemunduran intelijen dapat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, dan intelijen yang baik dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangan paham radikalisme, sehingga membuat negara Indonesia menjadi damai di mana masyarakatnya merasa aman dan nyaman.
Ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional sudah menyatakan dukungannya kepada Suhendra untuk menjadi Kepala BIN.
Bahkan masyarakat dari Aceh hingga Papua yang notabene adalah daerah konflik sangat mendukungnya menjadi Kepala BIN. Mereka juga berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Suhendra Hadikuntono menjadi Kepala BIN.
Selama ini BIN dipimpin sosok dari institusi Polri atau TNI. Kini saatnya BIN dipimpin oleh sipil. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo harus berani mengambil sikap. Di era Presiden Soekarno, BIN pernah dipimpin oleh sipil, yaitu Dr Soebandrio (1959-1965), dan juga Assad Ali di era reformasi ini.
Ketika BIN dipimpin sosok dari Polri, dia hanya mengenal yang namanya hukum pidana. Ketika BIN dipimpin sosok dari TNI, dia hanya memahami hukum humaniter.
"Padahal yang namanya intelijen, dia tidak tunduk kepada hukum pidana atau hukum humaniter. Intelijen tunduk kepada policy atau kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Yang seharusnya memimpin BIN saat ini adalah sipil," ujar pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono, Jumat (20/12/2019).
Suhendra pun mengaku siap untuk menempati jabatan Kepala BIN. Suhendra tercatat pernah menjadi Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam yang membebaskan 150 warga Vietnam yang sempat ditahan di Pulau Anambas gara-gara diduga melanggar perairan Indonesia. Akibat pembebasan itu, Indonesia terhindar dari pengadilan Mahkamah Internasional.
Suhendra juga tercatat sebagai Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) yang menjadi inisiator pemberantasan match fixing (skandal pengaturan skor) dan berhasil mengantarkan 17 tersangka ke penjara, termasuk mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, dan sejumlah anggota Executive Committee (Exco) atau Komite Eksekutif PSSI, di mana hal itu belum pernah terjadi di belahan dunia mana pun.
Lewat sentuhan tangan dinginnya, baru-baru ini Suhendra juga berhasil meredakan gejala konflik di Aceh ketika Komnas HAM hendak memeriksa mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf atas tuduhan pelanggaran HAM berat.
Suhendra adalah seorang sipil yang mempunyai intelijensi dan integritas tinggi yang layak menjabat Kepala BIN.
Dalam wawancara dengan awak media, Jumat (20/12/2019), dia mengatakan, siap menjadi Kepala BIN. "Saya siap menjadi Kepala BIN dan menjalankan amanah dengan baik demi kepentingan masyarakat Indonesia, serta demi perkembangan dan kemajuan NKRI," tegas Suhendra.
Kata dia, kemunduran intelijen dapat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, dan intelijen yang baik dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangan paham radikalisme, sehingga membuat negara Indonesia menjadi damai di mana masyarakatnya merasa aman dan nyaman.
Ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional sudah menyatakan dukungannya kepada Suhendra untuk menjadi Kepala BIN.
Bahkan masyarakat dari Aceh hingga Papua yang notabene adalah daerah konflik sangat mendukungnya menjadi Kepala BIN. Mereka juga berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Suhendra Hadikuntono menjadi Kepala BIN.
(maf)
