Pernyataan Menko Polhukam Dinilai Mendelegitimasi DPR dan Pemda
Kamis, 19 Desember 2019 - 21:07 WIB
Pernyataan Menko Polhukam Dinilai Mendelegitimasi DPR dan Pemda
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut banyak Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat berdasarkan pesanan menuai berbagai spekulasi publik.
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad berpandangan, tidak sepantasnya seorang pejabat negara mengomentari hal seperti itu. Sebagai Menko, Mahfud seharusnya membenahi indikasi itu. “Pernyataan Menko Polhukam sangat sensitif, pertama apa konteksnya menyampaikan itu? Maksud saya sebagai pejabat negara proporsional saja menyampaikan dalam arti, kalau ada indikasi seperti itu difollow up saja mana indikasi seperti itu dan dilakukan perbaikan,” kata Suparji, Kamis (19/12/2019).
Suparji menilai, Menko Polhukam semestinya memahami proporsionalitas dalam menanggapi suatu persoalan dan menyampaikan suatu mekanisme penyelesaian. Menurut dia, bukan kapasitas Menko untuk menyampaikan sesuatu seperti pengamat. “Itu menjadi sesuatu yang tidak elegan karena itu menjadi tugas dari yang bersangkutan untuk membereskan bukan untuk dikomentari. Harus kembali pada proporsinya, pada marwahnya,” tegasnya.
Terkait substansinya, Suparji mengakui adanya indikasi itu tetapi tidak sepenuhnya percaya. Karena, dalam setiap norma baik itu UU maupun Perda, ada kepentingan orang tetapi, bukan berarti pesanan. “Ada suatu kepentingan yang memberikan kontribusi pemikiran atau penyampaian aspirasi, tapi lebih pada konteks aspirasi dan masukan,” jelas Suparji.
Suparji juga menyayangkan pernyataan Menko Polhukam ini membawa dampak delegitimasi terhadap wakil rakyat dan pemerintah daerah (pemda) yang dianggap seperti itu. Delegitimasi yang kemudian juga mendegradasi nilai wakil rakyat dan juga pemda bahwa seakan-akan mereka seperti pejabat murahan.
Bagaimana kalau wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dengan biaya yang sangat mahal pada akhirnya tereduksi dengan asumsi-asumsi seperti itu. (Baca juga: Sebut Banyak UU Pesanan, Baleg DPR Minta Mahfud MD Tak Asal Tuding)
Karena itu, dia menegaskan perlu tindak lanjut atas tudingan Menko Polhukam tersebut. Perlu dilakukan pembinaan pemda di mana ini menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Semestinya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada evaluasi secara menyeluruh tentang apa fakta atau sanksi-sanksi tersebut dan kemudian melakukan tindak lanjut penyelesaiannya,” tandasnya.
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad berpandangan, tidak sepantasnya seorang pejabat negara mengomentari hal seperti itu. Sebagai Menko, Mahfud seharusnya membenahi indikasi itu. “Pernyataan Menko Polhukam sangat sensitif, pertama apa konteksnya menyampaikan itu? Maksud saya sebagai pejabat negara proporsional saja menyampaikan dalam arti, kalau ada indikasi seperti itu difollow up saja mana indikasi seperti itu dan dilakukan perbaikan,” kata Suparji, Kamis (19/12/2019).
Suparji menilai, Menko Polhukam semestinya memahami proporsionalitas dalam menanggapi suatu persoalan dan menyampaikan suatu mekanisme penyelesaian. Menurut dia, bukan kapasitas Menko untuk menyampaikan sesuatu seperti pengamat. “Itu menjadi sesuatu yang tidak elegan karena itu menjadi tugas dari yang bersangkutan untuk membereskan bukan untuk dikomentari. Harus kembali pada proporsinya, pada marwahnya,” tegasnya.
Terkait substansinya, Suparji mengakui adanya indikasi itu tetapi tidak sepenuhnya percaya. Karena, dalam setiap norma baik itu UU maupun Perda, ada kepentingan orang tetapi, bukan berarti pesanan. “Ada suatu kepentingan yang memberikan kontribusi pemikiran atau penyampaian aspirasi, tapi lebih pada konteks aspirasi dan masukan,” jelas Suparji.
Suparji juga menyayangkan pernyataan Menko Polhukam ini membawa dampak delegitimasi terhadap wakil rakyat dan pemerintah daerah (pemda) yang dianggap seperti itu. Delegitimasi yang kemudian juga mendegradasi nilai wakil rakyat dan juga pemda bahwa seakan-akan mereka seperti pejabat murahan.
Bagaimana kalau wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dengan biaya yang sangat mahal pada akhirnya tereduksi dengan asumsi-asumsi seperti itu. (Baca juga: Sebut Banyak UU Pesanan, Baleg DPR Minta Mahfud MD Tak Asal Tuding)
Karena itu, dia menegaskan perlu tindak lanjut atas tudingan Menko Polhukam tersebut. Perlu dilakukan pembinaan pemda di mana ini menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Semestinya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada evaluasi secara menyeluruh tentang apa fakta atau sanksi-sanksi tersebut dan kemudian melakukan tindak lanjut penyelesaiannya,” tandasnya.
(cip)
