MN KAHMI Minta Indonesia Desak PBB Sikapi Kasus Uighur
Kamis, 19 Desember 2019 - 19:43 WIB
MN KAHMI Minta Indonesia Desak PBB Sikapi Kasus Uighur
A
A
A
JAKARTA - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) meminta Pemerintah Indonesia dan dunia internasional mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah prevensi dan proteksi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Otoritas China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.
Desakan itu merupakan salah satu poin dalam pernyataan sikap yang disampaikan KAHMI menyikapi kasus kekerasan terhadap muslim Uighur oleh Pemerintah China.
"Mengutuk keras persekusi dan kebiadaban rezim komunis China terhadap etnis minoritas Muslim Uyghur di provinsi Xinjiang," tulis pernyataan sikap MN KAHMI yang ditandangani Koordinator Presidiun MN KAHMI, Herman Khaeron dan Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady yang diterima SINDOnews, Kamis (19/12/2019).
MN KAHMI juga berencana untuk menyampaikan pernyataan sikapnya dengan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Kedutaan Besar Cina di Jakarta Jumat (20/12/2019).
MN KAHMI juga menyatakan mendukung pernyataan sikap 22 negara terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru yang mengecam perlakuan otoritas Cina terhadap warga Uighur di Xinjiang.
"Mengecam keras 37 negara, termasuk Arab Saudi, Aljazair dan Rusia yang membela kebiadaban otoritas komunis Cina atas warga Uighur di Xinjiang tanpa adanya klarifikasi terhadap pemberantasan terorisme dan penentangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Otoritas China etnis minoritas Uighur," tulis pernyataan sikap MN KAHMI. (Baca juga: 10 Hal yang Perlu Diketahui tentang Krisi Uighur )
MN KAHMI menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak proaktif dalam merespons permasalahan Uighur. "KAHMI sangat menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tangkas dalam merespons persekusi yang dialami warga Uighur di Xingjiang," tulis pernyataan sikap MN KAHMI.
Organisasi ini juga menginstruksikan seluruh aparat KAHMI di semua jenjang kepemimpinan (Majelis Wilayah KAHMI dan Majelis Daerah KAHMI) menggalang gerakan simpatik dan doa bersama sebagai bentuk empati dan simpati pada kaum muslimin di Uighur.
Desakan itu merupakan salah satu poin dalam pernyataan sikap yang disampaikan KAHMI menyikapi kasus kekerasan terhadap muslim Uighur oleh Pemerintah China.
"Mengutuk keras persekusi dan kebiadaban rezim komunis China terhadap etnis minoritas Muslim Uyghur di provinsi Xinjiang," tulis pernyataan sikap MN KAHMI yang ditandangani Koordinator Presidiun MN KAHMI, Herman Khaeron dan Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady yang diterima SINDOnews, Kamis (19/12/2019).
MN KAHMI juga berencana untuk menyampaikan pernyataan sikapnya dengan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Kedutaan Besar Cina di Jakarta Jumat (20/12/2019).
MN KAHMI juga menyatakan mendukung pernyataan sikap 22 negara terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru yang mengecam perlakuan otoritas Cina terhadap warga Uighur di Xinjiang.
"Mengecam keras 37 negara, termasuk Arab Saudi, Aljazair dan Rusia yang membela kebiadaban otoritas komunis Cina atas warga Uighur di Xinjiang tanpa adanya klarifikasi terhadap pemberantasan terorisme dan penentangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Otoritas China etnis minoritas Uighur," tulis pernyataan sikap MN KAHMI. (Baca juga: 10 Hal yang Perlu Diketahui tentang Krisi Uighur )
MN KAHMI menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak proaktif dalam merespons permasalahan Uighur. "KAHMI sangat menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tangkas dalam merespons persekusi yang dialami warga Uighur di Xingjiang," tulis pernyataan sikap MN KAHMI.
Organisasi ini juga menginstruksikan seluruh aparat KAHMI di semua jenjang kepemimpinan (Majelis Wilayah KAHMI dan Majelis Daerah KAHMI) menggalang gerakan simpatik dan doa bersama sebagai bentuk empati dan simpati pada kaum muslimin di Uighur.
(dam)
