Artidjo Disebut Masuk Jajaran Dewas KPK, Pengamat: Ada Atmosfer yang Berbeda
Kamis, 19 Desember 2019 - 09:29 WIB
Artidjo Disebut Masuk Jajaran Dewas KPK, Pengamat: Ada Atmosfer yang Berbeda
A
A
A
JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Agung (MA), Artidjo Alkotsar disebut masuk dalam jajaran calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Bahkan nama Artidjo sempat disebut oleh Presiden Jokowi untuk mengisi posisi tersebut.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, munculnya nama Artidjo sebagai Dewas menjadi angin segar pemberantasan korupsi. Ia menyebut, publik tidak meragukan peran Artidjo.
"Jika dipilih presiden, maka ini menjadi kesempatan bagi Artidjo Alkotsar untuk terus tegas memberantas korupsi. Namun demikian ada atmosfer yang berbeda jadi hakim agung dengan dewas," kata Suparji saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/12/2019).
Suparji menganggap, sejauh ini track record Artidjo dalam pemberantasan korupsi tak usah diragukan lagi. Menurutnya, selama menjadi Hakim MA, Artidjo kerap membuat geram para koruptor karena kerap memperberat hukuman mereka dalam kasasi.
Namun begitu, Suparji menganggap, cara kerja di Dewas KPK dengan sebagai Hakim MA sangat berbeda, termasuk bicara atmosfernya.
"Ketika nanti jadi dewas, maka harus mendukung penuh pemberantasan korupsi. Ijin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan tidak boleh ditolak, apalagi dibocorkan," pungkasnya.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, munculnya nama Artidjo sebagai Dewas menjadi angin segar pemberantasan korupsi. Ia menyebut, publik tidak meragukan peran Artidjo.
"Jika dipilih presiden, maka ini menjadi kesempatan bagi Artidjo Alkotsar untuk terus tegas memberantas korupsi. Namun demikian ada atmosfer yang berbeda jadi hakim agung dengan dewas," kata Suparji saat dihubungi Sindonews, Kamis (19/12/2019).
Suparji menganggap, sejauh ini track record Artidjo dalam pemberantasan korupsi tak usah diragukan lagi. Menurutnya, selama menjadi Hakim MA, Artidjo kerap membuat geram para koruptor karena kerap memperberat hukuman mereka dalam kasasi.
Namun begitu, Suparji menganggap, cara kerja di Dewas KPK dengan sebagai Hakim MA sangat berbeda, termasuk bicara atmosfernya.
"Ketika nanti jadi dewas, maka harus mendukung penuh pemberantasan korupsi. Ijin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan tidak boleh ditolak, apalagi dibocorkan," pungkasnya.
(pur)
