Rekening Kepala Daerah di Kasino, PKB Sebut PPATK Bikin Gaduh
Selasa, 17 Desember 2019 - 11:58 WIB
Rekening Kepala Daerah di Kasino, PKB Sebut PPATK Bikin Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bikin kegaduhan dengan mengumumkan temuan terkait rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah. Sebab, temuan PPATK itu dianggap membuat saling tuduh.
"Kalau begini semua saling tuduh. Menurut saya buat gaduh. Ini kan tuduhan, artinya ada yang bersalah di situ," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
"Nanti membuktikan lagi. Ini jadi semacam membuat kegaduhan menurut saya, kalau selama ini tidak ada titik terang yang jelas, terus diumumkan," sambungnya.
Menurut Jazilul, sebaiknya PPATK memanggil sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri, ketimbang mengumumkan ke masyarakat. Kata dia, PPATK bisa meminta penjelasan kepala daerah tersebut.
"Kalau perlu laporkan ke penegak hukum yang lain yang bisa memanggil kalau PPATK tidak bisa memanggil. Daripada dipublikasikan membuat kegaduhan dan kecurigaan satu sama lain. Kan akan lebih bijaksana kalau seperti itu," ungkap wakil ketua MPR ini.
Dia pun mengingatkan, PPATK pernah mengumumkan juga mengenai dugaan aliran dana terkait bisnis narkoba. "Enggak ada yang terkejut. Saya pikir, hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat kejut. Yang jelas apa perkaranya, ditelisik, kalau sudah benar diumumkan. Hukum itu prinsipnya praduga tak bersalah. Maka semua aparat penegak hukum mestinya juga gitu," pungkasnya.
"Kalau begini semua saling tuduh. Menurut saya buat gaduh. Ini kan tuduhan, artinya ada yang bersalah di situ," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
"Nanti membuktikan lagi. Ini jadi semacam membuat kegaduhan menurut saya, kalau selama ini tidak ada titik terang yang jelas, terus diumumkan," sambungnya.
Menurut Jazilul, sebaiknya PPATK memanggil sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri, ketimbang mengumumkan ke masyarakat. Kata dia, PPATK bisa meminta penjelasan kepala daerah tersebut.
"Kalau perlu laporkan ke penegak hukum yang lain yang bisa memanggil kalau PPATK tidak bisa memanggil. Daripada dipublikasikan membuat kegaduhan dan kecurigaan satu sama lain. Kan akan lebih bijaksana kalau seperti itu," ungkap wakil ketua MPR ini.
Dia pun mengingatkan, PPATK pernah mengumumkan juga mengenai dugaan aliran dana terkait bisnis narkoba. "Enggak ada yang terkejut. Saya pikir, hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat kejut. Yang jelas apa perkaranya, ditelisik, kalau sudah benar diumumkan. Hukum itu prinsipnya praduga tak bersalah. Maka semua aparat penegak hukum mestinya juga gitu," pungkasnya.
(maf)
