DPR Sepakat Swasta Harus Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:51 WIB
DPR Sepakat Swasta Harus Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - DPR sepakat dengan permintaan Presiden Jokowi meminta agar pihak swasta dilibatkan dalam proyek infrasruktur pemerintah yang sering kali dikuasai perusahaan BUMN dan turunannya.
Anggota Komisi V DPR Ning Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, sebenarnya masalah monopoli pengerjaan berbagai proyek pemerintah oleh BUMN dan anak turunannya sudah lama disuarakan di Komisi V karena para anggota DPR kerap kali mendapatkan keluhan dari para pengusaha swasta. "Kalau sekarang Pak Jokowi bilang seperti itu berarti suara kami sudah sampai, sudah didengarkan," katanya, Rabu (11/12/2019).
Politikus PKB ini mengatakan, dulunya pihak swasta hanya diberi proyek-proyek yang dinilainya di bawah Rp100 miliar. Sementara yang nilainya di atas Rp100 miliar dikelola BUMN.
"Periode lalu ada aturan semacam itu, mesti faktanya banyak juga proyek-proyek di bawah Rp100 miliar diambil juga oleh anak-cucu BUMN. Iya kalau digarap sendiri, sering kali juga disubkan lagi ke pihak ketiga," urainya.
Menurut Eem, kebijakan BUMN selama ini yang memonopoli proyek pemerintah, membuat banyak pengusaha swasta yang 'megap-megap' dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap bisa eksis.
"Kami sepakat dengan keinginan Pak Jokowi. Jika ini jangan antiswasta. Mereka ini juga rakyat kita. Mereka juga pilar ekonomi negara kita. Bagaimana kalaua tak ada pengusaha nasional, itu pilar ekonomi juga. Keberadaan mereka juga harus diperhatikan. Intinya harus ada sharing lah. Tidak semua diambil BUMN, tapi bagaimana pihak swasta juga bisa ikut berkompetisi," urainya.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar pihak swasta juga dilibatkan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. "Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi. Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019).
Dia mengatakan swasta perlu diberi ruang untuk terlibat. Baik untuk pengusaha lokal maupun pengusaha kecil menengah. Termasuk juga tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR Ning Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, sebenarnya masalah monopoli pengerjaan berbagai proyek pemerintah oleh BUMN dan anak turunannya sudah lama disuarakan di Komisi V karena para anggota DPR kerap kali mendapatkan keluhan dari para pengusaha swasta. "Kalau sekarang Pak Jokowi bilang seperti itu berarti suara kami sudah sampai, sudah didengarkan," katanya, Rabu (11/12/2019).
Politikus PKB ini mengatakan, dulunya pihak swasta hanya diberi proyek-proyek yang dinilainya di bawah Rp100 miliar. Sementara yang nilainya di atas Rp100 miliar dikelola BUMN.
"Periode lalu ada aturan semacam itu, mesti faktanya banyak juga proyek-proyek di bawah Rp100 miliar diambil juga oleh anak-cucu BUMN. Iya kalau digarap sendiri, sering kali juga disubkan lagi ke pihak ketiga," urainya.
Menurut Eem, kebijakan BUMN selama ini yang memonopoli proyek pemerintah, membuat banyak pengusaha swasta yang 'megap-megap' dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap bisa eksis.
"Kami sepakat dengan keinginan Pak Jokowi. Jika ini jangan antiswasta. Mereka ini juga rakyat kita. Mereka juga pilar ekonomi negara kita. Bagaimana kalaua tak ada pengusaha nasional, itu pilar ekonomi juga. Keberadaan mereka juga harus diperhatikan. Intinya harus ada sharing lah. Tidak semua diambil BUMN, tapi bagaimana pihak swasta juga bisa ikut berkompetisi," urainya.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar pihak swasta juga dilibatkan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. "Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi. Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019).
Dia mengatakan swasta perlu diberi ruang untuk terlibat. Baik untuk pengusaha lokal maupun pengusaha kecil menengah. Termasuk juga tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
(shf)
