Ini Tiga Kementerian Paling Banyak Dilaporkan karena Pungli

BOGOR - Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Irjen Pol Widiyanto Poesoko mengungkapkan ada tiga kementerian yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat karena pungutan liar (Pungli). (Baca juga: Lakukan 25.132 OTT, Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam Amankan Rp327 M)

“Jadi Kementerian Dalam Negeri sampai ke bawah. Iya Kemendagri, kedua, Kementerian Perhubungan, ketiga, Kementerian ATR/BPN,” kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko usai acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019 di Aston Bogor Hotel and Resort, Bogor (9/12/2019).

Untuk diketahui, dalam tiga tahun sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli yakni 28 Oktober 2016 hingga 28 Oktober 2019, Satgas ini telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 25.132 kali di seluruh Indonesia dan 38.064 orang jadi tersangka. (Baca juga: Wapres: Prioritaskan Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Layanan Publik)

Widiyanto mengatakan dari laporan yang diterima, pungli di tiga instansi kementerian ini umumnya dilakukan pada pelayanan publik. “Terutama, banyak yang menyentuh masyarakat atau pelayanan publik. Contoh pembuatan sertifikat, pembuatan perizinan-perizinan perhubungan, kelautan, kemudian masalah perizinan Akta Tanah, pembuatan surat keterangan. Ini yang masih menjadi dominasi laporan masyarakat,” jelas Widiyanto.

Widiyanto mengharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi pemberantasan pungli dengan segera melaporkannya kepada Saber Pungli. “Kami akan terus menyebarkan Satgas Anti Pungli kepada seluruh masyarakat. Karena pungli ini tersangkanya ada bermacam-macam ada pejabat, ada masyarakat, premanisme sehingga kita harapkan masyarakat terus memberikan informasi kepada kami sehingga bisa ditekan angka pungli,” katanya.