PKS Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel Baswedan
Senin, 09 Desember 2019 - 12:50 WIB
PKS Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel Baswedan
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penuntasan kasus penganiayaan terhadap Novel merupakan utang Jokowi yang harus dilunasi.
"Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan tidak jelas penyelesaiannya," kata Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangan tertulisnya terkait Hari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019). (Baca juga: Kapolri Ngaku Masih Kejar Pelaku Penyiraman Air Keras Novel Baswedan )
Presiden Jokowi juga diingatkan komitmennya untuk membongkar siapa dalang di balik kasus tersebut.
Kholid juga meminta presiden Jokowi mendengarkan kehendak rakyat yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
"Presiden Jokowi jika berkomitmen dengan agenda pemberantasan korupsi seharusnya berkenan mendengarkan aduan suara masyarakat sipil yang menginginkan dikembalikannya kewenangan KPK seperti sebelum direvisi," tuturnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penuntasan kasus penganiayaan terhadap Novel merupakan utang Jokowi yang harus dilunasi.
"Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan tidak jelas penyelesaiannya," kata Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangan tertulisnya terkait Hari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019). (Baca juga: Kapolri Ngaku Masih Kejar Pelaku Penyiraman Air Keras Novel Baswedan )
Presiden Jokowi juga diingatkan komitmennya untuk membongkar siapa dalang di balik kasus tersebut.
Kholid juga meminta presiden Jokowi mendengarkan kehendak rakyat yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
"Presiden Jokowi jika berkomitmen dengan agenda pemberantasan korupsi seharusnya berkenan mendengarkan aduan suara masyarakat sipil yang menginginkan dikembalikannya kewenangan KPK seperti sebelum direvisi," tuturnya.
(dam)
