Niat Kemendikbud Hapus UN, Muhammadiyah Minta Dikaji Secara Komprehensif
Kamis, 05 Desember 2019 - 08:23 WIB
Niat Kemendikbud Hapus UN, Muhammadiyah Minta Dikaji Secara Komprehensif
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta agar rencana Kemendikbud yang ingin menghapus ujian nasional (UN) perlu dikaji secara bersama. Hal itu disampaikan Haedar usai menerima petinggi PKS di Kantornya, Rabu (4/12/2019) malam.
Menurut Haedar, apakah kebijakan tersebut akan ditinjau ulang atau tidak, tentunya sudah melalui kajian bersama.
"Tapi, kami berharap agar ada kontiunitas karena masalah pendidikan itu masalah yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun life skill (kecakapan hidup) yang kaya," kata Haedar.
Haedar menganggap, Mendikbud, Nadiem Makarim yang ingin menghapus UN memiliki niat yang baik untuk menyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Namun menurutnya, terkait dengan penghapusan UN dan standarisasi pendidikan lainnya harus dikaji secara seksama.
Haedar meyakini, Mendikbud juga akan meminta masukan-masukam dari berbagai pihak agar sistem pendidikan itu semakin lama semakin bagus. Sehingga, tidak ada kesan bahwa ganti Menteri ganti kebijakan. Untuk itu perlu kajian yang lebih komprehensif.
"Saya pikir nanti Muhammadiyah akan memeberikan masukan soal pendidikan kepada pemerintah," pungkasnya.
Menurut Haedar, apakah kebijakan tersebut akan ditinjau ulang atau tidak, tentunya sudah melalui kajian bersama.
"Tapi, kami berharap agar ada kontiunitas karena masalah pendidikan itu masalah yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun life skill (kecakapan hidup) yang kaya," kata Haedar.
Haedar menganggap, Mendikbud, Nadiem Makarim yang ingin menghapus UN memiliki niat yang baik untuk menyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Namun menurutnya, terkait dengan penghapusan UN dan standarisasi pendidikan lainnya harus dikaji secara seksama.
Haedar meyakini, Mendikbud juga akan meminta masukan-masukam dari berbagai pihak agar sistem pendidikan itu semakin lama semakin bagus. Sehingga, tidak ada kesan bahwa ganti Menteri ganti kebijakan. Untuk itu perlu kajian yang lebih komprehensif.
"Saya pikir nanti Muhammadiyah akan memeberikan masukan soal pendidikan kepada pemerintah," pungkasnya.
(pur)
