Sambut Usulan Indonesia, Arab Saudi Bangun 60 Ribu Toilet di Mina
Sambut Usulan Indonesia, Arab Saudi Bangun 60 Ribu Toilet di Mina
A
A
A
JAKARTA - Harapan agar Pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas layanan di Mina mulai terwujud. Untuk musim haji 1441H/2020M, Pemerintah Saudi akan membangun 60 ribu toilet bertingkat di Mina.
Rencana ini terungkap dalam pembahasan memorandum of understanding (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M antara Menteri Agama Fachrul Razi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten di Makkah.
“Saudi akan membangun 60.000 toilet bertingkat di Mina untuk semua negara. Menteri Agama Fachrul Razi sudah menyampaikan permintaaan ke pihak Saudi agar kawasan tenda yang biasa ditempati jemaah haji Indonesia didahulukan pembangunan toilet bertingkatnya,” kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis usai mendampingi Menag Fachrul dalam penandatanganan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M di Makkah, Senin 2 Desember 2019 malam.
Menurut Sri Ilham, pembangunan toilet di Arafah dan Mina menjadi salah satu usulan Indonesia yang dibahas bersama Kementerian Haji dan Umrah. Keberadaan toilet bertingkat yang telah dibangun di Muzdalifah terbukti dapat mengurangi antrean.
“Karenanya, kami berharap toilet bertingkat juga dibangun di Arafah dan Mina guna meningkatkan kenyamanan jamaah haji dan mengurangi antrean. Gayung bersambut, Pemerintah Saudi tahun ini sudah akan mulai membangun toilet bertingkat dengan jumlah mencapai 60 ribu,” lanjutnya dalam siaran pers Kemenag yang diterima SINDOnews, Selasa (3/12/2019). (Baca Juga: Kementerian Agama Tunjuk 11 Lembaga Akreditasi Penyelenggara Umrah)
Usulan tentang pentingnya perbaikan layanan di Mina terus disuarakan Kementerian Agama. Terakhir, pada akhir musim haji 1440H/2019M, digelar pertemuan antara Menteri Agama saat itu (Lukman Hakim Saifuddin) dengan Gubernur Makkah Khalid al Faisal bin Abdulaziz. Pertemuan berlangsung kurang lebih lima belas menit di Imarat-Makkah, Mina 12 Agustus 2019.
Gubernur Mekkah saat itu mengatakan sudah dibentuk lembaga atau dewan khusus proyek Mina dan Arafah. Dewan ini diketuai langsung oleh Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman.
Selain perbaikan fasilitas di Mina, berikut ini sejumlah usulan Indonesia dalam Pembahasan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.
Pertama, penundaan Biaya Penerbitan Visa Jemaah Haji Indonesia. Pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M, jamaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar 300 Riyal. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.
“Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jamaah haji Indonesia untuk tahun ini,” tutur Sri Ilham.
Kedua, penghapusan gelang tangan barcode Jamaah haji. Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan umrah Saudi menerapkan kebijakan jamaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.
“Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujarnya.
Ketiga, fast track untuk seluruh jamaah haji Indonesia. Layanan fast track untuk 70.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji. “Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.
Keempat, perluasan program Iyab untuk seluruh kloter. Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.
Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan. “Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” jelas Sri Ilham.
Kelima, penempatan Jamaah di Armina Berdasarkan Zonasi di Mekkah. Sejak 2019, Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Makkah. Penempatan dengan sistem zonazi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina. “Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.
Keenam, transportasi jamaah di Mina. Setiap tahun, selalu saja ada jamaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 km dari jamarat. Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan. “Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke Jamarat,” tandasnya.
Rencana ini terungkap dalam pembahasan memorandum of understanding (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M antara Menteri Agama Fachrul Razi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten di Makkah.
“Saudi akan membangun 60.000 toilet bertingkat di Mina untuk semua negara. Menteri Agama Fachrul Razi sudah menyampaikan permintaaan ke pihak Saudi agar kawasan tenda yang biasa ditempati jemaah haji Indonesia didahulukan pembangunan toilet bertingkatnya,” kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis usai mendampingi Menag Fachrul dalam penandatanganan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M di Makkah, Senin 2 Desember 2019 malam.
Menurut Sri Ilham, pembangunan toilet di Arafah dan Mina menjadi salah satu usulan Indonesia yang dibahas bersama Kementerian Haji dan Umrah. Keberadaan toilet bertingkat yang telah dibangun di Muzdalifah terbukti dapat mengurangi antrean.
“Karenanya, kami berharap toilet bertingkat juga dibangun di Arafah dan Mina guna meningkatkan kenyamanan jamaah haji dan mengurangi antrean. Gayung bersambut, Pemerintah Saudi tahun ini sudah akan mulai membangun toilet bertingkat dengan jumlah mencapai 60 ribu,” lanjutnya dalam siaran pers Kemenag yang diterima SINDOnews, Selasa (3/12/2019). (Baca Juga: Kementerian Agama Tunjuk 11 Lembaga Akreditasi Penyelenggara Umrah)
Usulan tentang pentingnya perbaikan layanan di Mina terus disuarakan Kementerian Agama. Terakhir, pada akhir musim haji 1440H/2019M, digelar pertemuan antara Menteri Agama saat itu (Lukman Hakim Saifuddin) dengan Gubernur Makkah Khalid al Faisal bin Abdulaziz. Pertemuan berlangsung kurang lebih lima belas menit di Imarat-Makkah, Mina 12 Agustus 2019.
Gubernur Mekkah saat itu mengatakan sudah dibentuk lembaga atau dewan khusus proyek Mina dan Arafah. Dewan ini diketuai langsung oleh Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman.
Selain perbaikan fasilitas di Mina, berikut ini sejumlah usulan Indonesia dalam Pembahasan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.
Pertama, penundaan Biaya Penerbitan Visa Jemaah Haji Indonesia. Pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M, jamaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar 300 Riyal. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.
“Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jamaah haji Indonesia untuk tahun ini,” tutur Sri Ilham.
Kedua, penghapusan gelang tangan barcode Jamaah haji. Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan umrah Saudi menerapkan kebijakan jamaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.
“Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujarnya.
Ketiga, fast track untuk seluruh jamaah haji Indonesia. Layanan fast track untuk 70.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji. “Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.
Keempat, perluasan program Iyab untuk seluruh kloter. Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.
Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan. “Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” jelas Sri Ilham.
Kelima, penempatan Jamaah di Armina Berdasarkan Zonasi di Mekkah. Sejak 2019, Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Makkah. Penempatan dengan sistem zonazi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina. “Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.
Keenam, transportasi jamaah di Mina. Setiap tahun, selalu saja ada jamaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 km dari jamarat. Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan. “Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke Jamarat,” tandasnya.
(dam)
Explore More