Soal Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Pernyataan Presiden Menenangkan

JAKARTA - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR diapresiasi oleh banyak pihak termasuk Wakil Ketia Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli menyebut, pernyataan presiden itu menjelaskan sekaligus menenangkan masyarakat yang khawatir atas isu tersebut.“Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi. Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Fadli berpandangan, kalau isu ini terus berkembang dan menjadi liar, justru akan membahayakan demokrasi. Dengan sikap Jokowi yang sudah membuat pernyataan seperti kemarin, dia yakin bahwa isu itu bukan bersumber dari Jokowi.

Karena itu, sudah sepatutnya isu tersebut dihentikan dan tidak digulirkan lagi oleh pihak manapun karena Jokowi merasa dipojokkan dengan isu-isu liar tersebut.

“Dengan pernyataan presiden seharusnya berhenti sampai di sini. Jangan diperpanjang lagi. Artinya presiden sendiri menyampaikan bahwa agaknya isu itu memojokkan beliau. Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak itu artinya ini adalah closing lah dari diskursus wacana presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Jokowi,” pintanya.

Soal siapa pihak yang cari muka yang dimaksud Jokowi, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini mengaku tidak tahu siapa. Namun, sebagai anggota DPR, tentu dia ikut menjaga norma-norma konstitusi yang menjadi kesepakatan bersama.

“Tapi kalau ada yang dianggap presiden seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya kira cukup. Dengan presiden nyatakan itu saya kira sangat menjelaskan dan menenangkan lah bagi masyarakat kita yang memang sudah berkomitmen dengan demokrasi ini,” tutur Fadli.

Adapun PDIP yang disebut sebagai pengusul pertama perpanjangan masa jabatan presiden, Fadli menjelaskan waktu Kongres PDIP hanya mengusulkan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau pokok haluan negara yang bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden selalu pemimpin eksekutif. Di dalamnya ada indikantor keberhasilan dan kegagalannya.

“Atau hal-hal yang udah tecapai dan hal yang tidak tercapai. Jadi pembicaraan yang saya tahu soal itu. Bukan soal memperpanjang masa jabatan presiden,” ucapnya.