PDIP Minta Jokowi Berhati-Hati Soal Isu Liar Masa Jabatan Presiden
Selasa, 03 Desember 2019 - 06:37 WIB
PDIP Minta Jokowi Berhati-Hati Soal Isu Liar Masa Jabatan Presiden
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati terkait dengan isu liar penambahan masa jabatan presiden dan presiden dipilih MPR. Pasalnya, isu liar tersebut bisa dipersepsikan beragam pada Jokowi.
“Ya justru kita berharap kepada presiden untuk berhati-hati menangkap itu. Bisa macem-macem perspektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macem-macem. Tergantung perspektif, cara pandang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12/2019).
Arif menjelaskan bahwa PDIP sendiri tidak setuju terhadap kedua isu tersebut karena, masa jabatan presiden cukup 2 periode dan presiden tetap dipilih rakyat lewat pemilu. Namun, PDIP mendorong bahwa hal itu boleh dikaji secara mendalam.
“Memang sejauh sebagai badan pengkajian MPR saya tidak melihat ada isu itu yang sempat dibahas. Satu-satu yang dikerucutkan adalah soal GBHN. Itu aja, makannya PDIP berpandangan ya GBHN itu yang paling penting,” paparnya.
Menurut Arif, di internal parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga belum pernah ada pembahasan seperti itu. Karena, KIK masih concern terhadap isu GBHN. Dan soal munculnya kedua isu tersebut dia menyebutnya sebagai isu lepas.
“Nah kalau sekarang melebar-lebar MPR yang sekarang apakah sudah melakukan kajian. Setahu saya itu baru ide lepas,” tukasnya.
Terkait dengan pernyataan Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa hanya PKB dan Nasdem yang mengusulkan isu tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menegaskan bahwa memang di internal MPR yang baru belum pernah mendiskusikan hal itu. Dan belum ada kajian soal itu. Karena itu adalah isu liar.
“Ya kita belum pernah mendiskusikan hal itu. Memang tidak ada diskusi soal masa jabatan presiden yang ditambah 1 periode, perpanjangan setiap periodenya, tidak ada kajian soal itu. Itu adalah pembicaraan di luar yang resmi, liar,” tandasnya.
“Ya justru kita berharap kepada presiden untuk berhati-hati menangkap itu. Bisa macem-macem perspektifnya, bisa ada yang mencari muka, menjerumuskan, bisa saja macem-macem. Tergantung perspektif, cara pandang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12/2019).
Arif menjelaskan bahwa PDIP sendiri tidak setuju terhadap kedua isu tersebut karena, masa jabatan presiden cukup 2 periode dan presiden tetap dipilih rakyat lewat pemilu. Namun, PDIP mendorong bahwa hal itu boleh dikaji secara mendalam.
“Memang sejauh sebagai badan pengkajian MPR saya tidak melihat ada isu itu yang sempat dibahas. Satu-satu yang dikerucutkan adalah soal GBHN. Itu aja, makannya PDIP berpandangan ya GBHN itu yang paling penting,” paparnya.
Menurut Arif, di internal parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga belum pernah ada pembahasan seperti itu. Karena, KIK masih concern terhadap isu GBHN. Dan soal munculnya kedua isu tersebut dia menyebutnya sebagai isu lepas.
“Nah kalau sekarang melebar-lebar MPR yang sekarang apakah sudah melakukan kajian. Setahu saya itu baru ide lepas,” tukasnya.
Terkait dengan pernyataan Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa hanya PKB dan Nasdem yang mengusulkan isu tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menegaskan bahwa memang di internal MPR yang baru belum pernah mendiskusikan hal itu. Dan belum ada kajian soal itu. Karena itu adalah isu liar.
“Ya kita belum pernah mendiskusikan hal itu. Memang tidak ada diskusi soal masa jabatan presiden yang ditambah 1 periode, perpanjangan setiap periodenya, tidak ada kajian soal itu. Itu adalah pembicaraan di luar yang resmi, liar,” tandasnya.
(pur)
