Lanjutkan Proyek Pembangunan, DPR Kembali Bentuk Tim Reformasi DPR

JAKARTA - DPR periode baru akan kembali membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR di mana pada periode 2014-2019 menggagas sejumlah proyek pembangunan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Namun, Tim yang dulu diketuai oleh Fahri Hamzah ini nantinya akan mengulang kembali pembahasan soal proyek apa saja yang akan dilakukan di periode 2019-2024.

“Ya pasti dengan taglinenya bahwa legislatif DPR modern ke depan bahwa makin baik. Program-program, acara-acara dan kegiatan-kegiatannya juga harus memperjuangkan masyarakat dan anggaran-anggarannya juga bisa merealisasikan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti saat dihubungi, Minggu (1/12/2019).

Soal Tim Implementasi Reformasi DPR yang sempat ada di periode sebelumnya, Novita menjelaskan bahwa tim ini juga akan dirapatkan kembali dan ditindaklanjuti beberapa proyeknya.

“Mmisalnya seperti lokalisir demo, apa namanya? Untuk menyampaikan aspirasi maksudnya, itu akan ditempatkan. Kemudian beberapa hal yang dulu disampaikan belum terlaksana ini sedang kita bahas lagi mana yang kira-kira akan ditindaklanjuti,” terangnya.

“Kemaren anggarannya juga terbatas, dari usulan berapa juga turun, makannya itu segala sesuatunya sedang diatur,” imbuh Novita.

Namun demikian, Novita melanjutkan, semuanya akan dibahas dari awal lagi karena, banyak faktor yang mempengaruhi seperti misalnya soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Terlebih, Tim Implementasinya sendiri masih dalam tahap pembentukan.

“Tim Reformasi sudah terbentuk apa belum? Ya sedang dibahas dengan Pimpinan yang baru. Apalagi kan ini baru ya, baru pelantikan, Pimpinan Dewan juga baru, jadi semua dirapatkan setiap hari makannya dari pagi sampai sore selalu rapat pembahasan internal dan eksternal,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Perlu diketahui, di awal kepemimpinan Setya Novanto, DPR membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang diketuai oleh Fahri Hamzah. Tim itu menggagas 7 proyek pembangunan DPR yang menjadi kontroversi yakni, pebangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan parlemen, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tim sempat vakum di era kepemimpinan Ade Komarudin. Namun, saat Novanto kembali menjabat di akhir 2016, rencana pembangunan proyek kembali menguat dan sempat keluar rekomendasi pembangunan Gedung DPR baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Di 2018 atau era kepemimpinan Bambang Soesatyo pembangunan gedung baru juga menjadi prioritas dengan anggaran multi years yang dana awalnya Rp 601 miliar yang disetujui oleh pemerintah dalam APBN 2018.