Tak Hanya Eselon III dan IV, Eselon I dan II Juga Kena Perampingan
Tak Hanya Eselon III dan IV, Eselon I dan II Juga Kena Perampingan
A
A
A
BOGOR - Agenda pemangkasan eselon ternyata tidak hanya berlaku terhadap para pejabat eselon III dan eselon IV. Sejumlah jabatan eselon I dan II di kementerian dan lembaga juga akan terkena perampingan.
"Termasuk di sejumlah BUMN. Tak hanya perampingan, tapi juga ada penggabungan," ujar Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Eddy Syahputra dalam media gathering di Cisarua, Bogor, Jumat (29/11/2019) malam.
Dia belum bisa menyebutkan angka total pejabat eselon yang terkena perampingan birokrasi ini. Yang jelas, peralihan para pejabat struktural ke fungsional ini ditargetkan tuntas pada Juni 2020.
Pejabat eselon III menjadi fungsional tingkat madya sedangkan pejabat eselon IV menjadi fungsional tingkat muda. Menurut Eddy, pihaknya bersama semua kementerian, lembaga dan pemda-pemda sedang intensif memetakan formasi dan struktur di seluruh eselon yang akan terkena perampingan dan yang tidak terkena perampingan.
"Termasuk bagaimana karir mereka selanjutnya yang akan tidak lagi di struktural," katanya.
Dia memastikan kepala kantor, camat dan lurah merupakan jabatan eselon yang tidak terkena perampingan birokrasi. Kemenpan RB juga terus menggodok berbagai rancangan keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri, berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
"Yang pasti, Kemenpan RB memang akan menjadi role model agenda perampingan birokrasi ini. Akan disampaikan Menpan RB Bapak Tjahjo Kumolo di Jakarta 2 Desember 2019," terang Eddy.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Ronald Andrea Annas mengungkapkan, perampingan ini terkait visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan aparatur yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik prima. "Jadi idealnya perampingan birokrasi ini berbasis performance," katanya.
"Termasuk di sejumlah BUMN. Tak hanya perampingan, tapi juga ada penggabungan," ujar Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Eddy Syahputra dalam media gathering di Cisarua, Bogor, Jumat (29/11/2019) malam.
Dia belum bisa menyebutkan angka total pejabat eselon yang terkena perampingan birokrasi ini. Yang jelas, peralihan para pejabat struktural ke fungsional ini ditargetkan tuntas pada Juni 2020.
Pejabat eselon III menjadi fungsional tingkat madya sedangkan pejabat eselon IV menjadi fungsional tingkat muda. Menurut Eddy, pihaknya bersama semua kementerian, lembaga dan pemda-pemda sedang intensif memetakan formasi dan struktur di seluruh eselon yang akan terkena perampingan dan yang tidak terkena perampingan.
"Termasuk bagaimana karir mereka selanjutnya yang akan tidak lagi di struktural," katanya.
Dia memastikan kepala kantor, camat dan lurah merupakan jabatan eselon yang tidak terkena perampingan birokrasi. Kemenpan RB juga terus menggodok berbagai rancangan keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri, berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
"Yang pasti, Kemenpan RB memang akan menjadi role model agenda perampingan birokrasi ini. Akan disampaikan Menpan RB Bapak Tjahjo Kumolo di Jakarta 2 Desember 2019," terang Eddy.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Ronald Andrea Annas mengungkapkan, perampingan ini terkait visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan aparatur yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik prima. "Jadi idealnya perampingan birokrasi ini berbasis performance," katanya.
(kri)
Explore More