Ketua DPR Ingin Kapasitas dan Kesejahteraan Guru Ditingkatkan
Senin, 25 November 2019 - 12:44 WIB
Ketua DPR Ingin Kapasitas dan Kesejahteraan Guru Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memiliki harapan besar dalam peringatan Hari Guru yang jatuh hari ini, Senin (25/11/2019). Menurut Puan, guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan SDM yang menjadi fokus program pemerintah saat ini.
(Baca juga: Hari Guru, Jangan Ada Lagi Honorer Digaji di Bawah UMR)
"Guru adalah pondasi pembangunan SDM. Karena itu pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensi-nya," kata Puan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta.
"Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Bagi kami para wakil rakyat di DPR, profesi guru merupakan pekerjaan yang memiliki peran yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," imbuh Puan.
Puan melihat, selama ini besarnya beban para guru belum sebanding dengan kesejahteraan hidup mereka. Karena menurutnya, masih banyak guru yang harus berjuang dengan penghasilan minim dan status honorer.
Untuk itu Puan mendorong pemerintah, segera mengangkat para guru honorer yang dinyatakan lulus tes pada Februari 2019 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Masalah ini sudah pernah dibahas dalam Raker Komisi II. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menangani persoalan ini," terang Puan.
Politikus PDIP ini memaparkan, sejauh ini BKN beralasan masih terkendala regulasi. Sedangkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) sebagai pembuat regulasi juga belum mengeluarkan keputusan tersebut.
"DPR mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi tentang pengangkatan guru honorer yang telah lulus tes pada Februari 2019 lalu sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tegasnya.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melakukan program peningkatan kompetensi dan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kemampuan guru penting agar kemampuan siswa sejajar dengan negara-negara lain.
"Anggaran pendidikan kita sama dengan negara ASEAN seperti Vietnam yakni 20 persen dari APBN. Tapi skor PISA (Program Asesmen Siswa Standar Internasional/indikator literasi membaca, matematika dan sains) kita kalah jauh," jelas Puan.
Karena itu Puan berharap, agar para guru bisa mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan matematika dan sains para siswa.
Salah satunya menurut dia, dengan mengajak para siswa aktif berdiskusi yang mana, metode ini pernah diterapkan Bung Karno ketika mengajar sebagai guru sejarah dan ilmu pasti di Yayasan Kesatrian, yang diselenggarakan Dr Setiabudi alias Douwes Deker, di kota Bandung.
"Dengan keterbatasan kemampuan, justru Bung Karno banyak melakukan terobosan. Sehingga tidak membuat banyak muridnya menjadi pusing dengan beragam penjelasan yang disampaikan. Tirulah Bung Karno yang kreatif dalam mengajar," pesan Puan.
(Baca juga: Hari Guru, Jangan Ada Lagi Honorer Digaji di Bawah UMR)
"Guru adalah pondasi pembangunan SDM. Karena itu pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas dan kompetensi-nya," kata Puan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta.
"Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Bagi kami para wakil rakyat di DPR, profesi guru merupakan pekerjaan yang memiliki peran yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," imbuh Puan.
Puan melihat, selama ini besarnya beban para guru belum sebanding dengan kesejahteraan hidup mereka. Karena menurutnya, masih banyak guru yang harus berjuang dengan penghasilan minim dan status honorer.
Untuk itu Puan mendorong pemerintah, segera mengangkat para guru honorer yang dinyatakan lulus tes pada Februari 2019 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Masalah ini sudah pernah dibahas dalam Raker Komisi II. Mereka sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menangani persoalan ini," terang Puan.
Politikus PDIP ini memaparkan, sejauh ini BKN beralasan masih terkendala regulasi. Sedangkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) sebagai pembuat regulasi juga belum mengeluarkan keputusan tersebut.
"DPR mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi tentang pengangkatan guru honorer yang telah lulus tes pada Februari 2019 lalu sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tegasnya.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah melakukan program peningkatan kompetensi dan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kemampuan guru penting agar kemampuan siswa sejajar dengan negara-negara lain.
"Anggaran pendidikan kita sama dengan negara ASEAN seperti Vietnam yakni 20 persen dari APBN. Tapi skor PISA (Program Asesmen Siswa Standar Internasional/indikator literasi membaca, matematika dan sains) kita kalah jauh," jelas Puan.
Karena itu Puan berharap, agar para guru bisa mengembangkan sistem belajar yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan literasi membaca, kemampuan matematika dan sains para siswa.
Salah satunya menurut dia, dengan mengajak para siswa aktif berdiskusi yang mana, metode ini pernah diterapkan Bung Karno ketika mengajar sebagai guru sejarah dan ilmu pasti di Yayasan Kesatrian, yang diselenggarakan Dr Setiabudi alias Douwes Deker, di kota Bandung.
"Dengan keterbatasan kemampuan, justru Bung Karno banyak melakukan terobosan. Sehingga tidak membuat banyak muridnya menjadi pusing dengan beragam penjelasan yang disampaikan. Tirulah Bung Karno yang kreatif dalam mengajar," pesan Puan.
(maf)
