Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review ke MK, Mahfud: Bagus-bagus Biar Diuji di Sana
Kamis, 21 November 2019 - 15:08 WIB
Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review ke MK, Mahfud: Bagus-bagus Biar Diuji di Sana
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam, Mahfud MD merespon positif langkah tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan judicial review atas Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Kontitusi (MK).
"Bagus-bagus, biar nanti diuji di sana. Kan di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Selain adu pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, lanjut Mahfud, para pengguggat juga akan beradu pendapat dengan pemerintah untuk mencari kesamaan dan perbedaan pendapat.
Kata Mahfud, pada akhirnya majelis hakim MK yang akan memutuskan. Sehigga, gugatan yang diajukan Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif tidak ada halangan secara hukum dan konstitusi.
Terkait dengan wacana Perppu KPK, mantan Ketua MK itu mengaku sudah bolak balik menjelaskan hal tersebut. "Kalau itu sudah jelas. Sudah saya jawab dulu," tukasnya.
Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengajukan judicial review UU KPK. Ketiga pimpinan bersama-sama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal jadi pemohon. Puluhan pengacara juga disiapkan mengawal proses itu.
Agus Rahardjo berharap dengan pengajuan uji materi ini, Presiden Joko Widodo bersedia mengeluarkan Perppu KPK. "Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Karena itu kami ajukan JR hari ini," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).
"Bagus-bagus, biar nanti diuji di sana. Kan di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Selain adu pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, lanjut Mahfud, para pengguggat juga akan beradu pendapat dengan pemerintah untuk mencari kesamaan dan perbedaan pendapat.
Kata Mahfud, pada akhirnya majelis hakim MK yang akan memutuskan. Sehigga, gugatan yang diajukan Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif tidak ada halangan secara hukum dan konstitusi.
Terkait dengan wacana Perppu KPK, mantan Ketua MK itu mengaku sudah bolak balik menjelaskan hal tersebut. "Kalau itu sudah jelas. Sudah saya jawab dulu," tukasnya.
Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengajukan judicial review UU KPK. Ketiga pimpinan bersama-sama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal jadi pemohon. Puluhan pengacara juga disiapkan mengawal proses itu.
Agus Rahardjo berharap dengan pengajuan uji materi ini, Presiden Joko Widodo bersedia mengeluarkan Perppu KPK. "Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Karena itu kami ajukan JR hari ini," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).
(pur)
