Tim Pemekaran Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke DPR
Rabu, 20 November 2019 - 13:09 WIB
Tim Pemekaran Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke DPR
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang terdiri atas sejumlah bupati di Papua di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Koordinator Kajian dan Koordinator Morotarium yang juga Bupati Puncak, Willem Wandik memandang bahwa permintaan pemekaran pemerintah muncul karena sejauh ini masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.
Willem mengaku, rencana ini juga sudah membicarakan pemekaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan.
“Sehingga masyarakat Papua datang menghadap presiden, pada saat menghadap, presiden meminta pemekaran Provinsi Papua dibagi menjadi sesuai dengan kebudayaan adat. Dan Timika menjadi wilayah Ibu Kotanya,” ujar Willem dalam RDPU.
Lebih jauh, Willem menyatakan bahwa masyarakat berdasarkan tujuh wilayah adat sudah sepakat dengan pemekaran ini. Ditambah, Komisi II DPR juga setuju dengan pemekaran wilayah Papua Tengah menjadi provinsi baru.
Karena itu, Willem dan Tim Usulan berharap bahwa kajian pemekaran Papua Tengah sebagai provinsi baru yang sudah diserahkan ke Komisi II DPR bisa rampung paling lambat Desember 2019.
“Kami para bupati ini adalah bagian tangan panjang pemerintah pusat. Kami pemerintah para bupati sudah aspirasi masyarakat sudah lama memperjuangkan baik itu pemekaran ini sudah lama, kami para bupati yang ada di Papua Tengah jadi mendorong perjuangan itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan dukungannya mendukung penuh rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, pemekaran tersebut merupakan pendekatan dalam peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.
“Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, serta sentra-sentra aktivitas ekonomi itu,” ujar Doli saat memimpin RDPU.
Oleh karena itu, Doli melanjutkan dari beberapa pertemuan formal maupun informal, Komisi II DPR sepakat untuk memercepat pemekaran Papua Tengah. Hal itu juga sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dipercepat.
“Kami selalu memprioritaskan supaya ada komunikasi yang intensif, informasi yang sama, apa yang berkembang di Jakarta dengan yang berkembang di Papua atau sebaliknya. Informasi apa yang ada disana bisa kami ketahui,” terangnya.
Politikus Golkar ini menegaskan bahwa Komisi II ini memiliki komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan punya rasa yang sama dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua yang hadir.
“Jadi intinya adalah saya sebagai pimpinan Komisi II bahwa kami punya komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan kami punya rasa yang sama dengan bapak-bapak di Papua dan untuk itu, kepentingan, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua juga menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Koordinator Kajian dan Koordinator Morotarium yang juga Bupati Puncak, Willem Wandik memandang bahwa permintaan pemekaran pemerintah muncul karena sejauh ini masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.
Willem mengaku, rencana ini juga sudah membicarakan pemekaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan.
“Sehingga masyarakat Papua datang menghadap presiden, pada saat menghadap, presiden meminta pemekaran Provinsi Papua dibagi menjadi sesuai dengan kebudayaan adat. Dan Timika menjadi wilayah Ibu Kotanya,” ujar Willem dalam RDPU.
Lebih jauh, Willem menyatakan bahwa masyarakat berdasarkan tujuh wilayah adat sudah sepakat dengan pemekaran ini. Ditambah, Komisi II DPR juga setuju dengan pemekaran wilayah Papua Tengah menjadi provinsi baru.
Karena itu, Willem dan Tim Usulan berharap bahwa kajian pemekaran Papua Tengah sebagai provinsi baru yang sudah diserahkan ke Komisi II DPR bisa rampung paling lambat Desember 2019.
“Kami para bupati ini adalah bagian tangan panjang pemerintah pusat. Kami pemerintah para bupati sudah aspirasi masyarakat sudah lama memperjuangkan baik itu pemekaran ini sudah lama, kami para bupati yang ada di Papua Tengah jadi mendorong perjuangan itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan dukungannya mendukung penuh rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, pemekaran tersebut merupakan pendekatan dalam peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.
“Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, serta sentra-sentra aktivitas ekonomi itu,” ujar Doli saat memimpin RDPU.
Oleh karena itu, Doli melanjutkan dari beberapa pertemuan formal maupun informal, Komisi II DPR sepakat untuk memercepat pemekaran Papua Tengah. Hal itu juga sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dipercepat.
“Kami selalu memprioritaskan supaya ada komunikasi yang intensif, informasi yang sama, apa yang berkembang di Jakarta dengan yang berkembang di Papua atau sebaliknya. Informasi apa yang ada disana bisa kami ketahui,” terangnya.
Politikus Golkar ini menegaskan bahwa Komisi II ini memiliki komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan punya rasa yang sama dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua yang hadir.
“Jadi intinya adalah saya sebagai pimpinan Komisi II bahwa kami punya komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan kami punya rasa yang sama dengan bapak-bapak di Papua dan untuk itu, kepentingan, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua juga menjadi komitmen kami,” tegasnya.
(kri)
