Akademisi Kritik Rencana Pemerintah Terapkan Sertifikasi Pranikah
Selasa, 19 November 2019 - 20:24 WIB
Akademisi Kritik Rencana Pemerintah Terapkan Sertifikasi Pranikah
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah mewajibkan sertifikasi bagi calon mempelai menuai reaksi publik. Rencana ini dinilai lemah secara yuridis dan diprediksi bakal menambah beban keuangan negara.
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Panti Rahayu mengatakan sertifikasi pranikah bagi calon mempelai akan membebani masyarakat dan beban keuangan negara.
"Rencana sertifikasi pranikah lemah dari sisi ide dan yuridisnya," ujar Panti di Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Baca juga: Pemerintah: Tanpa Sertifikasi, Calon Suami Istri Tak Boleh Nikah )
Dia mengatakan, semestinya pemerintah memaksimalkan aparat pemerintah untuk melakukan edukasi ke masyarakat dengan tanpa membuat narasi baru tentang sertifikasi pranikah.
"Padahal edukasi pranikah merupakan tupoksi (tugas pokok fungsi) pemerintah dalam hal ini penyuluh agama. Mengapa peran itu tidak dimaksimalkan saja dengan melibatkan stakeholder lainnya seperti Kementerian Kesehatan," tutur pengajar hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Apalagi, imbuh Panti, jumlah penyuluh agama cukup memadai yakni penyuluh PNS sebanyak 6.226 dan penyuluh non-PNS 45.000 serta penghulu se-Indonesia sebanyak 6.638 orang.
"Baiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama manfaatkan sumber daya manusia yang ada serta perkuat SDM mereka. Karut marut di sektor perkawinan semestinya menjadi tupoksinya," tuturnya.
Dia menyayangkan narasi sertifikasi pranikah yang telah membuat gelisah masyarakat di bawah. Menurut dia, praktik pernikahan dini dan penyimpangan dalam praktik pernikahan emestinya tak bisa terjadi jika masyarakat jika semua pihak taat ada aturan yang berlaku.
"Pertanyaannya mengapa pernikahan dini masih bisa terjadi," lanjut Panti.
Dia mendorong Kementerian Agama melakukan audit secara menyeluruh terhadap para penyuluh agama khususnya dalam hal penyuluhan terhadap pernikahan.
"Penyuluh agama harus dipastikan paham secara menyeluruh mengenai pernikahan baik syarat dan rukun pernikahan termasuk pendidikan pranikah ini," kata Panti.
Kualitas penyuluh agama diharapkan menjadi garda terdepan untuk melakukan edukasi pra nikah kepada calon mempelai.
"Daripada pemerintah sibuk mewacanakan sertifikasi pranikah, lebih baik pemerintah lakukan evaluasi kepada para petugas di lapangan, up grade pengetahuan mereka agar kehadiran mereka dirasakan nyata oleh masyarakat," ujar Panti.
Dia mendorong agar Kementerian Agama dapat memaksimalkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat tak terkecuali Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
"Saya kira kolaborasi pemerintah dengan pihak lainnya termasuk BP4 dapat dioptimalkan kembali. Poinnya pemerintah jangan lagi membebani masyarakat. Baiknya maksimalkan SDM yang ada dan perluas kolaborasi dengan berbagai pihak," tutur Panti.
Dia juga tidak setuju jika program sertifikasi pranikah memunculkan mata anggaran baru untuk pengadaan sertifikat bagi calon mempelai.
"Konsekwensi adanya sertifikat pranikah bisa saja akan menimbulkan pengadaan sertifikat. Di poin ini yang akan menimbulkan beban baru bagi keuangan negara. Ini harus ditolak," tuturnya.
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Panti Rahayu mengatakan sertifikasi pranikah bagi calon mempelai akan membebani masyarakat dan beban keuangan negara.
"Rencana sertifikasi pranikah lemah dari sisi ide dan yuridisnya," ujar Panti di Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Baca juga: Pemerintah: Tanpa Sertifikasi, Calon Suami Istri Tak Boleh Nikah )
Dia mengatakan, semestinya pemerintah memaksimalkan aparat pemerintah untuk melakukan edukasi ke masyarakat dengan tanpa membuat narasi baru tentang sertifikasi pranikah.
"Padahal edukasi pranikah merupakan tupoksi (tugas pokok fungsi) pemerintah dalam hal ini penyuluh agama. Mengapa peran itu tidak dimaksimalkan saja dengan melibatkan stakeholder lainnya seperti Kementerian Kesehatan," tutur pengajar hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Apalagi, imbuh Panti, jumlah penyuluh agama cukup memadai yakni penyuluh PNS sebanyak 6.226 dan penyuluh non-PNS 45.000 serta penghulu se-Indonesia sebanyak 6.638 orang.
"Baiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama manfaatkan sumber daya manusia yang ada serta perkuat SDM mereka. Karut marut di sektor perkawinan semestinya menjadi tupoksinya," tuturnya.
Dia menyayangkan narasi sertifikasi pranikah yang telah membuat gelisah masyarakat di bawah. Menurut dia, praktik pernikahan dini dan penyimpangan dalam praktik pernikahan emestinya tak bisa terjadi jika masyarakat jika semua pihak taat ada aturan yang berlaku.
"Pertanyaannya mengapa pernikahan dini masih bisa terjadi," lanjut Panti.
Dia mendorong Kementerian Agama melakukan audit secara menyeluruh terhadap para penyuluh agama khususnya dalam hal penyuluhan terhadap pernikahan.
"Penyuluh agama harus dipastikan paham secara menyeluruh mengenai pernikahan baik syarat dan rukun pernikahan termasuk pendidikan pranikah ini," kata Panti.
Kualitas penyuluh agama diharapkan menjadi garda terdepan untuk melakukan edukasi pra nikah kepada calon mempelai.
"Daripada pemerintah sibuk mewacanakan sertifikasi pranikah, lebih baik pemerintah lakukan evaluasi kepada para petugas di lapangan, up grade pengetahuan mereka agar kehadiran mereka dirasakan nyata oleh masyarakat," ujar Panti.
Dia mendorong agar Kementerian Agama dapat memaksimalkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat tak terkecuali Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
"Saya kira kolaborasi pemerintah dengan pihak lainnya termasuk BP4 dapat dioptimalkan kembali. Poinnya pemerintah jangan lagi membebani masyarakat. Baiknya maksimalkan SDM yang ada dan perluas kolaborasi dengan berbagai pihak," tutur Panti.
Dia juga tidak setuju jika program sertifikasi pranikah memunculkan mata anggaran baru untuk pengadaan sertifikat bagi calon mempelai.
"Konsekwensi adanya sertifikat pranikah bisa saja akan menimbulkan pengadaan sertifikat. Di poin ini yang akan menimbulkan beban baru bagi keuangan negara. Ini harus ditolak," tuturnya.
(dam)
