Dana KUR Bisa Dongkrak Ekspor
Senin, 18 November 2019 - 08:15 WIB
Dana KUR Bisa Dongkrak Ekspor
A
A
A
BUNGA Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin menipis, pemerintah telah mematok sebesar 6% per tahun yang mulai berlaku pada awal tahun depan. KUR sebagai sumber pembiayaan yang murah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap bisa mengalir ke sektor pertanian sebesar Rp50 triliun atau sekitar 26,4% dari total KUR. Pemerintah telah menetapkan jumlah KUR yang siap digelontorkan sebesar Rp190 triliun pada tahun depan.
Mentan yang lebih akrab dipanggil dengan singkatan nama SYL meyakini pemanfaatan dana KUR bisa menggenjot ekspor pertanian, terutama untuk buah-buahan seperti buah mangga. Indonesia tercatat sebagai produsen buah mangga terbesar kelima setelah India, China, Thailand, dan Meksiko. Tahun lalu produksi mangga mencapai 2.183.399 ton, sebanyak 90% dikonsumsi untuk domestik dan sisanya sekitar 10% dipasarkan ke sejumlah negara alias ekspor.
Sebelumnya pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 7% menjadi 6% yang disertai peningkatan total plafon dari sebesar Rp140 triliun menjadi sebesar Rp190 triliun, dan diproyeksi angka KUR meningkat secara bertahap hingga menembus sebesar Rp325 triliun pada 2024. Selain itu, pemerintah juga melipatgandakan plafon maksimum untuk KUR mikro dari sebesar Rp25 juta menjadi sebesar Rp50 juta per debitor. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Airlangga Hartarto optimistis penurunan bunga KUR dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bisa mengakses pembiayaan di sektor formal dengan bunga yang rendah. Pemerintah berharap bunga rendah dan peningkatan dana KUR bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kebijakan penurunan bunga KUR sejalan rencana pemerintah yang akan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.
Saat ini penyaluran KUR telah merambah ke berbagai bidang, termasuk untuk bidang ekonomi kreatif, yakni bidang fashion. Tercatat dana KUR yang digelontorkan untuk bidang fashion mencapai sebesar Rp1,13 triliun kepada 45.100 debitor. Penyaluran dana terbesar diserap industri pakaian jadi dan perlengkapan sebesar Rp770 miliar atau sebesar 67,6% dari total dan KUR untuk bidang fashion.
Sementara itu, rasio nonperforming loan (NPL) KUR tertinggi dikontribusi dari KUR yang disalurkan pada tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal itu disebabkan pemerintah kesulitan memonitor perkembangan penyaluran KUR untuk TKI setelah bekerja di luar negeri. Saat ini total NPL KUR sekitar 1,31%. Apabila NPL yang disumbangkan TKI tidak dihitung, maka tercatat sekitar 0,9%. Adapun target penyaluran KUR sebesar 60% untuk sektor produktif hingga akhir tahun ini diprediksi sulit terealisasi. Tahun lalu target KUR sektor produktif sekitar 50% dari total KUR.
Kenaikan alokasi dana KUR untuk sektor produksi dimaksudkan agar UMKM lebih leluasa mengakses pembiayaan murah. Satu di antara jalan meningkatkan penyerapan dan KUR pada sektor produktif adalah memperluas sektor kegiatan, terutama pada bidang jasa. Pemerintah juga berharap para pelaku usaha e-commerce agar berperan aktif membimbing UMKM untuk mengembangkan produk yang sesuai permintaan pasar dan bisa menembus pasar ekspor. Adapun realisasi penyaluran KUR hingga Agustus tahun ini sebesar Rp102 triliun yang melibatkan 3,4 juta debitur.
Dalam lima tahun terakhir ini, periode Agustus 2015 hingga 30 September 2019 total realisasi KUR yang tersalurkan sebesar Rp449,6 triliun yang mencapai 18 juta debitor dengan 12 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Adapun rincian komposisi KUR yang sudah digelontorkan terdiri atas KUR mikro sebesar 64,6%, KUR kecil sekitar 35%, dan KUR TKI 0,4%. Total unit usaha UMKM berdasarkan publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 mencapai 99,9% dari total unit usaha. Penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 96,9% dari total tenaga kerja yang terserap. Adapun kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 60,34%.
Meski bunga KUR sudah berada di level 6% untuk tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum puas. Presiden yang pernah menggeluti bisnis mebel itu menilai bunga KUR sekitar 6% masih tinggi. Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut akan menambah anggaran subsidi agar bunga KUR bisa lebih rendah lagi. Sudah sewajarnya mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional.
Mentan yang lebih akrab dipanggil dengan singkatan nama SYL meyakini pemanfaatan dana KUR bisa menggenjot ekspor pertanian, terutama untuk buah-buahan seperti buah mangga. Indonesia tercatat sebagai produsen buah mangga terbesar kelima setelah India, China, Thailand, dan Meksiko. Tahun lalu produksi mangga mencapai 2.183.399 ton, sebanyak 90% dikonsumsi untuk domestik dan sisanya sekitar 10% dipasarkan ke sejumlah negara alias ekspor.
Sebelumnya pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 7% menjadi 6% yang disertai peningkatan total plafon dari sebesar Rp140 triliun menjadi sebesar Rp190 triliun, dan diproyeksi angka KUR meningkat secara bertahap hingga menembus sebesar Rp325 triliun pada 2024. Selain itu, pemerintah juga melipatgandakan plafon maksimum untuk KUR mikro dari sebesar Rp25 juta menjadi sebesar Rp50 juta per debitor. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Airlangga Hartarto optimistis penurunan bunga KUR dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bisa mengakses pembiayaan di sektor formal dengan bunga yang rendah. Pemerintah berharap bunga rendah dan peningkatan dana KUR bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kebijakan penurunan bunga KUR sejalan rencana pemerintah yang akan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.
Saat ini penyaluran KUR telah merambah ke berbagai bidang, termasuk untuk bidang ekonomi kreatif, yakni bidang fashion. Tercatat dana KUR yang digelontorkan untuk bidang fashion mencapai sebesar Rp1,13 triliun kepada 45.100 debitor. Penyaluran dana terbesar diserap industri pakaian jadi dan perlengkapan sebesar Rp770 miliar atau sebesar 67,6% dari total dan KUR untuk bidang fashion.
Sementara itu, rasio nonperforming loan (NPL) KUR tertinggi dikontribusi dari KUR yang disalurkan pada tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal itu disebabkan pemerintah kesulitan memonitor perkembangan penyaluran KUR untuk TKI setelah bekerja di luar negeri. Saat ini total NPL KUR sekitar 1,31%. Apabila NPL yang disumbangkan TKI tidak dihitung, maka tercatat sekitar 0,9%. Adapun target penyaluran KUR sebesar 60% untuk sektor produktif hingga akhir tahun ini diprediksi sulit terealisasi. Tahun lalu target KUR sektor produktif sekitar 50% dari total KUR.
Kenaikan alokasi dana KUR untuk sektor produksi dimaksudkan agar UMKM lebih leluasa mengakses pembiayaan murah. Satu di antara jalan meningkatkan penyerapan dan KUR pada sektor produktif adalah memperluas sektor kegiatan, terutama pada bidang jasa. Pemerintah juga berharap para pelaku usaha e-commerce agar berperan aktif membimbing UMKM untuk mengembangkan produk yang sesuai permintaan pasar dan bisa menembus pasar ekspor. Adapun realisasi penyaluran KUR hingga Agustus tahun ini sebesar Rp102 triliun yang melibatkan 3,4 juta debitur.
Dalam lima tahun terakhir ini, periode Agustus 2015 hingga 30 September 2019 total realisasi KUR yang tersalurkan sebesar Rp449,6 triliun yang mencapai 18 juta debitor dengan 12 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Adapun rincian komposisi KUR yang sudah digelontorkan terdiri atas KUR mikro sebesar 64,6%, KUR kecil sekitar 35%, dan KUR TKI 0,4%. Total unit usaha UMKM berdasarkan publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 mencapai 99,9% dari total unit usaha. Penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 96,9% dari total tenaga kerja yang terserap. Adapun kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 60,34%.
Meski bunga KUR sudah berada di level 6% untuk tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum puas. Presiden yang pernah menggeluti bisnis mebel itu menilai bunga KUR sekitar 6% masih tinggi. Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut akan menambah anggaran subsidi agar bunga KUR bisa lebih rendah lagi. Sudah sewajarnya mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional.
(shf)
