INH Desak Pemerintah Tuntut Israel Saat Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Jum'at, 15 November 2019 - 23:41 WIB
INH Desak Pemerintah Tuntut Israel Saat Jadi Anggota Dewan HAM PBB
A
A
A
JAKARTA - Sejak Selasa (12/11/2019), Israel kembali menggempur Jalur Gaza melalui udara dan darat di perbatasan dengan menargetkan sejumlah petinggi perlawanan dan warga sipil. Aksi yang hingga Jumat (15/11/2019) masih berlangsung tersebut telah menewaskan setidaknya 34 warga sipil dan melukai ratusan lainnya, termasuk anak-anak dan wanita.
Merespons hal tersebut, lembaga kemanusiaan yang lahir pada masa agresi Israel ke Jalur Gaza pada 2018, International Networking for Humanitarian (INH) mengutuk secara keras tindakan Israel yang menargetkan warga sipil, sebagaimana hal tersebut telah menyalahi HAM internasional.
Ketua INH, Luqmanul Hakim melaporkan tim relawan INH yang mayoritas ada di Jalur Gaza telah turun ke beberapa lokasi serangan yang menimpa warga sipil yang meninggal, bahkan korban berjatuhan terus berdatangan ke beberapa rumah sakit besar di sana termasuk RS Assyifa dan RS Indonesia di sana.
INH yang lahir dari kecintaan para anak muda baik di Indonesia dan Palestina mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara tegas mengecam Israel dan membuat catatan merah agar menjadi fokus perhatian untuk dibawa ke Dewan HAM PBB saat nanti Indonesia menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan HAM PBB tahun depan.
"Negara ini sudah jelas prinsipnya, makanya tinggal ketegasan dari pemerintah saja untuk terus mendesak internasional agar berani menuntut Israel di ranah global," ujar Luqman kepada SINDOnews, Jumat (15/11/2019).
Sebagaimana diketahui, Indonesia mendapat suara dukungan negara terbanyak untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Tak Tetap HAM PBB kedua kalinya mulai periode 2020-2022.
Menurut Luqman, kesempatan kedua Indonesia terlibat di Dewan HAM harus dimanfaatkan pemerintah untuk mendesak Israel sampai pada titik ujung agar mengakhiri segala jenis pelanggaran HAM di Palestina, termasuk melakukan diskriminasi terhadap warga di Tepi Barat, mencaplok tanah warga, serta agresi udara yang menarget sipil seperti saat ini.
Di samping itu, pemerintah harus sadar bahwa sejak awal Indonesia merdeka, pemimpin revolusi Ir Soekarno pernah mengatakan negara ini tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka, melalui kutipan terkenalnya “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula Indonesia menentang penjajahan yang dilakukan Israel”.
Pernyataan Soekarno tersebut, menurut Luqman, haruslah menjadi pedoman kebijakan negara ini dalam memandang konflik Palestina-Israel yang sampai hari ini belum selesai.
Merespons hal tersebut, lembaga kemanusiaan yang lahir pada masa agresi Israel ke Jalur Gaza pada 2018, International Networking for Humanitarian (INH) mengutuk secara keras tindakan Israel yang menargetkan warga sipil, sebagaimana hal tersebut telah menyalahi HAM internasional.
Ketua INH, Luqmanul Hakim melaporkan tim relawan INH yang mayoritas ada di Jalur Gaza telah turun ke beberapa lokasi serangan yang menimpa warga sipil yang meninggal, bahkan korban berjatuhan terus berdatangan ke beberapa rumah sakit besar di sana termasuk RS Assyifa dan RS Indonesia di sana.
INH yang lahir dari kecintaan para anak muda baik di Indonesia dan Palestina mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara tegas mengecam Israel dan membuat catatan merah agar menjadi fokus perhatian untuk dibawa ke Dewan HAM PBB saat nanti Indonesia menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan HAM PBB tahun depan.
"Negara ini sudah jelas prinsipnya, makanya tinggal ketegasan dari pemerintah saja untuk terus mendesak internasional agar berani menuntut Israel di ranah global," ujar Luqman kepada SINDOnews, Jumat (15/11/2019).
Sebagaimana diketahui, Indonesia mendapat suara dukungan negara terbanyak untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Tak Tetap HAM PBB kedua kalinya mulai periode 2020-2022.
Menurut Luqman, kesempatan kedua Indonesia terlibat di Dewan HAM harus dimanfaatkan pemerintah untuk mendesak Israel sampai pada titik ujung agar mengakhiri segala jenis pelanggaran HAM di Palestina, termasuk melakukan diskriminasi terhadap warga di Tepi Barat, mencaplok tanah warga, serta agresi udara yang menarget sipil seperti saat ini.
Di samping itu, pemerintah harus sadar bahwa sejak awal Indonesia merdeka, pemimpin revolusi Ir Soekarno pernah mengatakan negara ini tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka, melalui kutipan terkenalnya “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula Indonesia menentang penjajahan yang dilakukan Israel”.
Pernyataan Soekarno tersebut, menurut Luqman, haruslah menjadi pedoman kebijakan negara ini dalam memandang konflik Palestina-Israel yang sampai hari ini belum selesai.
(kri)
