Menpan-RB Akui Ada Beberapa Jabatan Eselon Sulit Dipangkas
Rabu, 13 November 2019 - 19:45 WIB
Menpan-RB Akui Ada Beberapa Jabatan Eselon Sulit Dipangkas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan pemangkasan eselon akan dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Dia mengakui bahwa tidak semua eselon bisa dipangkas. “Saya akan hati-hati dan cermat karena memindahakan pejabat eselon ke fungsional ternyata di daerah juga tak bisa semua. Di kementerian/lembaga juga tak bisa semua,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pemangkasan eselon III dan IV di dalam struktur biroktasi.
Dia mengatakan, pihaknya telah mengundang jajaran sekretaris kementerian/lembaga untuk membahas hal ini. Selanjutnya dua akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan penataan di instansi daerah.
“Masih ada beberapa hal-hal yang sulit dipangkas. Misal kepala kantor kelurahan, camat. Kementerian Agama itu paling besar ada 3.000 satuan kerja juga Kemenkumham seperti kepala lapas, kepala imigrasi, dan sebagainya,” ungkapnya. (Baca juga: PNS Eselon IV Harus Siap-siap Kena Pemangkasan Pertama )
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemangkasan eselon III dan IV untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Dia mengatakan, banyaknya jabatan struktural membuat pengambilan keputusan menjadi lambat.
“Untuk kita pangkas organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Empat bulan saya lihat mutar terus. Saya ikuti surat mutar-mutar beberapa meja. Lah bagaimana kita mau cepat kalau ini diteruskan,” ujarnya.
Jokowi kembali menegaskan, pemangkasan bukan berarti memotong pendapatan. Dia mengatakan bahwa ini hanya peralihan dari jabatan struktural ke fungsional.
Dia meminta agar para kepala daerah menjelaskan hal ini kepada jajaran aparatur sipil di daerah. “Ini mengubah dari struktural ke fungsional. Bukan memotong pendapatan. tolong dijelaskan. Kita tidak ingin potong income,” tuturnya,
Dia mengakui bahwa tidak semua eselon bisa dipangkas. “Saya akan hati-hati dan cermat karena memindahakan pejabat eselon ke fungsional ternyata di daerah juga tak bisa semua. Di kementerian/lembaga juga tak bisa semua,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pemangkasan eselon III dan IV di dalam struktur biroktasi.
Dia mengatakan, pihaknya telah mengundang jajaran sekretaris kementerian/lembaga untuk membahas hal ini. Selanjutnya dua akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan penataan di instansi daerah.
“Masih ada beberapa hal-hal yang sulit dipangkas. Misal kepala kantor kelurahan, camat. Kementerian Agama itu paling besar ada 3.000 satuan kerja juga Kemenkumham seperti kepala lapas, kepala imigrasi, dan sebagainya,” ungkapnya. (Baca juga: PNS Eselon IV Harus Siap-siap Kena Pemangkasan Pertama )
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemangkasan eselon III dan IV untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Dia mengatakan, banyaknya jabatan struktural membuat pengambilan keputusan menjadi lambat.
“Untuk kita pangkas organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Empat bulan saya lihat mutar terus. Saya ikuti surat mutar-mutar beberapa meja. Lah bagaimana kita mau cepat kalau ini diteruskan,” ujarnya.
Jokowi kembali menegaskan, pemangkasan bukan berarti memotong pendapatan. Dia mengatakan bahwa ini hanya peralihan dari jabatan struktural ke fungsional.
Dia meminta agar para kepala daerah menjelaskan hal ini kepada jajaran aparatur sipil di daerah. “Ini mengubah dari struktural ke fungsional. Bukan memotong pendapatan. tolong dijelaskan. Kita tidak ingin potong income,” tuturnya,
(dam)
