Bom Bunuh Diri di Medan Jadi Ujian Berat Jokowi
Rabu, 13 November 2019 - 15:17 WIB
Bom Bunuh Diri di Medan Jadi Ujian Berat Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama mengutuk aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi.
"Apalagi yang disasar simbol aparat keamanan negara, yakni Polrestabes Medan. Tidak dibenarkan dalam ajaran agama untuk aksi bom bunuh diri. Jihad atas nama agama dengan bom bunuh diri juga tidak relevan, apalagi Indonesia negara demokratis yang damai dan memberi kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama," tutur Ketua Umum PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan aksi bom bunuh diri yang menyasar simbol keamanan negara sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, aksi teror juga terjadi berupa serangan kepada Wiranto saat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Kini bom bunuh diri menyasar aparat keamanan. Pelaku, baik personal maupun dengan jaringan, berupaya meruntuhkan kepercayaan publik pada negara. Aksi-aksi kekerasan dan bom bunuh diri begini tidak bisa dianggap enteng," tutur Nabil. (Baca juga: Jenazah Diduga Pelaku Bom Bunuh Diri Dievakuasi ke RS Bhayangkara )
Menurut dia, kasus terorisme ini menjadi ujian bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Presiden telah menunjuk beberapa menteri yang memiliki fokus penanganan radikalisme.
"Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, merupakan ujian penting keseriusan negara menangani aksi radikalisme dan terorisme, serta mengantisipasi aksi serupa di waktu mendatang," tuturnya.
Pagar Nusa menginstruksikan seluruh pendekar dan kader untuk siaga menunggu komando dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Selama ini pasca pengumuman Menteri Kabinet Indonesia Maju, kata dia, PBNU telah percaya pemerintah siap dan sigap menangani radikalisme-terorisme. PBNU akan fokus mengurus peningkatan sumber daya umat, kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Menurut Nabil, Pagar Nusa menimbang program deradikalisasi perlu ditinjau ulang. Selama ini deradikalisasi hanya jadi seremoni.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BNPT, dan sederet lembaga punya program deradikalisasi. Perlu ada rumusan ulang deradikalisasi, dengan mencontoh dan mereplika upaya deradikalisasi yang selama ini dikerjakan kiai-kiai dengan mengajar santri di pesantren," tuturnya.
"Apalagi yang disasar simbol aparat keamanan negara, yakni Polrestabes Medan. Tidak dibenarkan dalam ajaran agama untuk aksi bom bunuh diri. Jihad atas nama agama dengan bom bunuh diri juga tidak relevan, apalagi Indonesia negara demokratis yang damai dan memberi kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama," tutur Ketua Umum PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan aksi bom bunuh diri yang menyasar simbol keamanan negara sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, aksi teror juga terjadi berupa serangan kepada Wiranto saat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Kini bom bunuh diri menyasar aparat keamanan. Pelaku, baik personal maupun dengan jaringan, berupaya meruntuhkan kepercayaan publik pada negara. Aksi-aksi kekerasan dan bom bunuh diri begini tidak bisa dianggap enteng," tutur Nabil. (Baca juga: Jenazah Diduga Pelaku Bom Bunuh Diri Dievakuasi ke RS Bhayangkara )
Menurut dia, kasus terorisme ini menjadi ujian bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Presiden telah menunjuk beberapa menteri yang memiliki fokus penanganan radikalisme.
"Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, merupakan ujian penting keseriusan negara menangani aksi radikalisme dan terorisme, serta mengantisipasi aksi serupa di waktu mendatang," tuturnya.
Pagar Nusa menginstruksikan seluruh pendekar dan kader untuk siaga menunggu komando dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Selama ini pasca pengumuman Menteri Kabinet Indonesia Maju, kata dia, PBNU telah percaya pemerintah siap dan sigap menangani radikalisme-terorisme. PBNU akan fokus mengurus peningkatan sumber daya umat, kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Menurut Nabil, Pagar Nusa menimbang program deradikalisasi perlu ditinjau ulang. Selama ini deradikalisasi hanya jadi seremoni.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BNPT, dan sederet lembaga punya program deradikalisasi. Perlu ada rumusan ulang deradikalisasi, dengan mencontoh dan mereplika upaya deradikalisasi yang selama ini dikerjakan kiai-kiai dengan mengajar santri di pesantren," tuturnya.
(dam)
