Di Hadapan Kepala Daerah, Jokowi: Stop Bikin Banyak Peraturan
Rabu, 13 November 2019 - 14:46 WIB
Di Hadapan Kepala Daerah, Jokowi: Stop Bikin Banyak Peraturan
A
A
A
JAKARTA - Di hadapan kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar daerah tidak terlalu banyak membuat aturan.
Baik dalam bentuk peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) maupun peraturan wali kota (perwali).
“Negara ini sudah kebanyak peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan,” kata Jokowi di Sentul International Convention centre (SICC) Bogor, Jawa Barat, Raby (13/11/2019).
Dia mengatakan jika semua hal diatur maka akan menjerat diri sendiri. Hal ini akan berdampak pada ketidakleluasaan pemerintah dalam bergerak.
“Kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. kita banyak menambah peraturan untuk apa?,” tuturnya.
Dia memahami jika membuat peraturan seperti perda maka akan ada kunjungan kerja maupun studi banding bagi anggota DPRD. Namun sekali lagi Jokowi meminta agar hal tersebut dihentikan.
“Di kunker, studi banding ada apanya saya juga ngerti. Saya orang lapangan ngerti bener. Sudah lah setop. Apalagi yang meribetkan masyarakat stop,” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah pusat justru ingin semakin menyederhanakan peraturan. Hal ini terlihat dengan merevisi 74 undang-undang agar menjadi satu undang-undang (UU). Bahkan, menurut dia, di Amerika Serikat setiap aturan baru yang lahir berarti harus menghapus dua aturan lama.
“Artinya keluar satu hilang dua (di Amerika Serikat-red). Kita ini produksi terus setiap hari mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita jadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya mau buat aturan seperti itu juga. Sekarang menteri mau buat permen boleh tapi hilang 10. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri,” tuturnya.
Baik dalam bentuk peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) maupun peraturan wali kota (perwali).
“Negara ini sudah kebanyak peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan,” kata Jokowi di Sentul International Convention centre (SICC) Bogor, Jawa Barat, Raby (13/11/2019).
Dia mengatakan jika semua hal diatur maka akan menjerat diri sendiri. Hal ini akan berdampak pada ketidakleluasaan pemerintah dalam bergerak.
“Kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. kita banyak menambah peraturan untuk apa?,” tuturnya.
Dia memahami jika membuat peraturan seperti perda maka akan ada kunjungan kerja maupun studi banding bagi anggota DPRD. Namun sekali lagi Jokowi meminta agar hal tersebut dihentikan.
“Di kunker, studi banding ada apanya saya juga ngerti. Saya orang lapangan ngerti bener. Sudah lah setop. Apalagi yang meribetkan masyarakat stop,” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah pusat justru ingin semakin menyederhanakan peraturan. Hal ini terlihat dengan merevisi 74 undang-undang agar menjadi satu undang-undang (UU). Bahkan, menurut dia, di Amerika Serikat setiap aturan baru yang lahir berarti harus menghapus dua aturan lama.
“Artinya keluar satu hilang dua (di Amerika Serikat-red). Kita ini produksi terus setiap hari mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita jadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya mau buat aturan seperti itu juga. Sekarang menteri mau buat permen boleh tapi hilang 10. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri,” tuturnya.
(dam)
