Kemenag: Era Digital, Diskusi Paham Radikal Sulit Dikendalikan

JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengungkapkan di era digital, diskusi mengenai paham radikal sulit dikendalikan.

Hal tersebut diungkapkan Kamaruddin pada Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Mengedepankan Strategi Deradikalisasi, di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta (11/11/2019).

“Dalam era digital sekarang ini siapa pun bisa mengakses diskursus apa pun. Diskusi-diskusi yang berkembang di mana saja di luar negeri misalnya di Amerika di Timur Tengah di mana saja itu bisa diakses di mana pun. Termasuk di kampus sehingga diskusi-diskusi tentang ideologi radikal, ideologi obat hati atau apa pun itu bisa didiskusikan,” tuturnya.

Kemenag, kata Kamaruddin, telah meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk pusat kajian. Tujuannya agar diskusi yang berkembang tersebut tidak salah menjadi aktivitas radikal.

“Sejauh mana diskusi ini berkembang menjadi sebuah aksi menjadi sebuah aktivitas menjadi sesuatu yang mempengaruhi perilaku mereka ini yang tentu menjadi tantangan bagi kita semua khususnya kampus, perguruan tinggi. Kira-kira untuk mengantisipasi atau bisa memberikan kontra narasi terhadap potensi ideologi yang didiskusikan di mana-mana begitu," tuturnya.

Dia juga memastikan perguruan tinggi Islam, misalnya Pondok Pesantren tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi radikalisme. “Alhamdulillah kalau di Kementerian Agama, khususnya di perguruan tinggi Islam yang mohon maaf ya mungkin karena punya background akademik keagamaan yang memadai misalnya dari pondok pesantren tidak mudah biasanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ideologi ideologi radikalisme,” tutur Kamaruddin.

“Mungkin berbeda ketika mereka tidak punya dasar pengetahuan keagamaan sama sekali atau sangat lemah. Itu bisa dengan mudah dibaca sih. Jadi kalau di Kementerian Agama sejauh ini saya juga tidak menjamin sama sekali tidak ada tetapi potensi itu, pasti ada di mana-mana, pasti ada potensi itu, karena mereka punya akses untuk membuka,” lanjut Kamaruddin.

Meskipun, kata dia, di instansinya maupun di perguruan tnggi Islam di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga disusupi oleh paham radikalisme.

“Di Kementerian Agama, di perguruan tinggi perguruan tinggi kita sejauh ini potensinya pasti ada. Tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita nafikan. Karena orang bisa saja mengakses diskusi-diskusi itu. Tetapi kita sedang berkontestasi dengan siapapun untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Agar mahasiswa dan termasuk dosen-dosen kita juga ikut mencegah radikalisme," tuturnya.