Ketua Komisi IV DPR RI: Pencegahan Karhutla Butuh Partisipasi Masyarakat
Ketua Komisi IV DPR RI: Pencegahan Karhutla Butuh Partisipasi Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar hutan. Pemerintah pun diminta aktif melibatkan masyarakat sekitar hutan bahkan jika perlu memberikan insentif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan (KLHK) ke sejumlah lokasi terdampak Karhutla, kemarin.
“Pemerintah harus bisa meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan dalam pengendalian Karhutla. Bahkan jika dibutuhkan kasih insentif mereka yang membuka lahan dengan cara tidak membakar hutan,” ujar Budisatrio di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau .
Kunker bersama ini dilakukan setelah Komisi IV melakukan rapat kerja perdana dengan KLHK, Selasa (5/11) lalu. Kunker dilakukan secara maraton ke beberapa lokasi terdampak Karhutla yakni ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, lalu desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kemudian ke Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke tempat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi
Budisatrio menjelaskan masyarakat sekitar hutan merupakan ujung tombak dalam pengendalian Karhutla. Mereka bisa menjadi pihak pertama yang memadamkan sekaligus melaporkan ke pihak berwenang saat terjadi Karhutla. “Relawan pemadam api dari unsur masyarakat juga perlu diperbanyak sehingga persoalan Karhutla bisa menjadi tanggung jawab bersama di mana pemerintah, masyarakat, maupun pihak ketiga bisa saling bahu-membahu melakukan pencegahan,” katanya.
Sementara itu pada Kunker ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR yang dipimpin oleh wakil Ketua Hasan Aminudin (FNasdem). Pada Kunker ini, KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur, Satgas Karhutla, dan Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir, Komisi IV DPR RI lebih banyak menggali berbagai kendala dan hambatan yang ditemui oleh satgas karhutla di lapangan.
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespon dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan,
“Pemerintah harus bisa meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan dalam pengendalian Karhutla. Bahkan jika dibutuhkan kasih insentif mereka yang membuka lahan dengan cara tidak membakar hutan,” ujar Budisatrio di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau .
Kunker bersama ini dilakukan setelah Komisi IV melakukan rapat kerja perdana dengan KLHK, Selasa (5/11) lalu. Kunker dilakukan secara maraton ke beberapa lokasi terdampak Karhutla yakni ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, lalu desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kemudian ke Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke tempat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi
Budisatrio menjelaskan masyarakat sekitar hutan merupakan ujung tombak dalam pengendalian Karhutla. Mereka bisa menjadi pihak pertama yang memadamkan sekaligus melaporkan ke pihak berwenang saat terjadi Karhutla. “Relawan pemadam api dari unsur masyarakat juga perlu diperbanyak sehingga persoalan Karhutla bisa menjadi tanggung jawab bersama di mana pemerintah, masyarakat, maupun pihak ketiga bisa saling bahu-membahu melakukan pencegahan,” katanya.
Sementara itu pada Kunker ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR yang dipimpin oleh wakil Ketua Hasan Aminudin (FNasdem). Pada Kunker ini, KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur, Satgas Karhutla, dan Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir, Komisi IV DPR RI lebih banyak menggali berbagai kendala dan hambatan yang ditemui oleh satgas karhutla di lapangan.
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespon dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan,
(don)
Explore More