Panglima TNI Tegaskan Ibu Kota Baru Butuh Sistem Penangkal Rudal
Rabu, 06 November 2019 - 14:06 WIB
Panglima TNI Tegaskan Ibu Kota Baru Butuh Sistem Penangkal Rudal
A
A
A
JAKARTA - Ibu Kota bakal dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menyikapi rencana itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan butuh berbagai sistem pertahanan baru.
"Mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, dalam situasi krisis atau perang, ibu kota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity yang tentunya akan diserang oleh musuh hingga kekuatan penuh," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurut dia, pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia.
"Terkait pemindahan ibu kota negara, beberapa hal di bidang pertahanan yang perlu menjadi perhatian kita adalah pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis), restricted and prohibited Area (daerah terbatas dan terlarang) sesuai PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini. (Baca juga: TNI Waspadai Konflik Horizontral dan Politik Uang di Papua )
Kemudian, menurut dia, TNI akan menggelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. "Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber dan serta ancaman chemical biology dan radio aktif," tuturnya.
Selain itu, kata dia, TNI memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, dan udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP.
"Dalam rangka relokasi TNI ke ibu kota negara baru, Kalimantan Timur maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Pasir Utara bersama Istana Presiden, Gedung MPR DPR, kementerian lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat," tuturnya.Rapat kerja Komisi I DPR itu terbuka untuk media massa hanya saat pemaparan Panglima TNI di awal. Selanjutnya, rapat digelar tertutup.
Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi para kepala staf. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid didampingi oleh Wakilnya, Bambang Kristiono, Utut Adianto dan Teuku Riefky Harsya.
"Mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, dalam situasi krisis atau perang, ibu kota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity yang tentunya akan diserang oleh musuh hingga kekuatan penuh," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurut dia, pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia.
"Terkait pemindahan ibu kota negara, beberapa hal di bidang pertahanan yang perlu menjadi perhatian kita adalah pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis), restricted and prohibited Area (daerah terbatas dan terlarang) sesuai PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini. (Baca juga: TNI Waspadai Konflik Horizontral dan Politik Uang di Papua )
Kemudian, menurut dia, TNI akan menggelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. "Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber dan serta ancaman chemical biology dan radio aktif," tuturnya.
Selain itu, kata dia, TNI memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, dan udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP.
"Dalam rangka relokasi TNI ke ibu kota negara baru, Kalimantan Timur maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Pasir Utara bersama Istana Presiden, Gedung MPR DPR, kementerian lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat," tuturnya.Rapat kerja Komisi I DPR itu terbuka untuk media massa hanya saat pemaparan Panglima TNI di awal. Selanjutnya, rapat digelar tertutup.
Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi para kepala staf. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid didampingi oleh Wakilnya, Bambang Kristiono, Utut Adianto dan Teuku Riefky Harsya.
(dam)
