Mahfud MD dan Retno Marsudi Hadiri Pertemuan Politik Keamanan ASEAN di Thailand
Mahfud MD dan Retno Marsudi Hadiri Pertemuan Politik Keamanan ASEAN di Thailand
A
A
A
THAILAND - Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) menggelar pertemuan di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). Indonesia diwakili oleh Menlu Retno Marsudi dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Hingga saat ini, implementasi cetak biru APSC 2025 telah mencapai 94% dari garis aksi. Pada 2020, akan dilaksanakan review tengah tahun terkait pelaksanaan garis aksi guna memastikan kerja sama APSC berjalan sesuai dengan waktunya.
Dalam pidatonya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan beberapa hal penting yakni seputar ancaman terorisme, serangan siber, perdagangan obat terlarang, sentralitas ASEAN, dan hak asasi manusia (ToR AICHR). Menurut dia, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama kontra-terorisme, khususnya terkait perubahan taktik dan aksi terorisme yang melibatkan perempuan sebagai aktor dan penggunaan senjata ringan.
"Indonesia dan negara lain sedang dalam tahap merampungkan Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2019-2025 atau Bali Work Plan yang diharapkan dapat disepakati pada pertemuan AMMTC ke-13 bulan ini," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, (Sabtu (2/11/2019).
Soal serangan siber, Mahfud menyoroti keterakaitannya dengan era 4.0 Industrial Revolution dan ekonomi digital. Menurutnya ASEAN harus mampu mengatasi tantangan cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.
Terkait perdagangan obat terlarang, sebagai bentuk komitmen untuk mencapai ASEAN Drug Free Vision, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Senior Officials Meeting on Drugs Matters (ASOD) ke-41 yang berlangsung pada Agustus 2020.
"Soal ASEAN Centrality, Indonesia tekankan agar AOIP harus dapat diimplementasikan melalui practical cooperation dalam 4 area kerja sama pada Outlook. Sementara ToR AICHR dengan menandai 10 tahun dibentuknya AICHR, sudah saatnya bagi ASEAN untuk mereview ToR AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan," jelasnya.
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menuturkan salah satu upaya mengimplementasikan cetak biru APSC 2025, ASEAN perlu memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian melalui dua aksi. Pertama, melibatkan mediator dan fasilitator perempuan dalam proses perdamaian di berbagai kawasan serta pemberdayaan dan menambah jumlah peacekeeper perempuan.
"Untuk pelibatan mediator dan fasilitator, Indonesia menyelenggarakan Regional Training on Women serta Peace and Security untuk diplomat perempuan pada April 2019. Sebagai tindak lanjut, Indonesia pada tahun depan akan menyelenggarakan Regional Training untuk kedua kali," ujarnya.
Kedua, lanjut Retno, memberdayakan dan meningkatkan jumlah peacekeepers perempuan. Indonesia telah memiliki lebin dari 100 peacekeepers yang terlibat langsung dalam berbagai misi perdamaian PBB.
Di kesempatan yang sama Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan perkembangan kerja sama regional dalam bidang pertahanan melalui ADMM (ASEAN Defense Ministerial Meeting), penanggulangan obat-obat terlarang, kerja sama keamanan teknologi nuklir, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pentingnya kerja sama ASEAN dengan mitra wicara.
Disampaikan pula hingga saat ini telah terdapat 40 negara yang mengaksesi protokol Treaty of Amity and Cooperation (TAC), traktat yang mengatur perilaku negara di kawasan guna menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.
Hingga saat ini, implementasi cetak biru APSC 2025 telah mencapai 94% dari garis aksi. Pada 2020, akan dilaksanakan review tengah tahun terkait pelaksanaan garis aksi guna memastikan kerja sama APSC berjalan sesuai dengan waktunya.
Dalam pidatonya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan beberapa hal penting yakni seputar ancaman terorisme, serangan siber, perdagangan obat terlarang, sentralitas ASEAN, dan hak asasi manusia (ToR AICHR). Menurut dia, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama kontra-terorisme, khususnya terkait perubahan taktik dan aksi terorisme yang melibatkan perempuan sebagai aktor dan penggunaan senjata ringan.
"Indonesia dan negara lain sedang dalam tahap merampungkan Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2019-2025 atau Bali Work Plan yang diharapkan dapat disepakati pada pertemuan AMMTC ke-13 bulan ini," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, (Sabtu (2/11/2019).
Soal serangan siber, Mahfud menyoroti keterakaitannya dengan era 4.0 Industrial Revolution dan ekonomi digital. Menurutnya ASEAN harus mampu mengatasi tantangan cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.
Terkait perdagangan obat terlarang, sebagai bentuk komitmen untuk mencapai ASEAN Drug Free Vision, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Senior Officials Meeting on Drugs Matters (ASOD) ke-41 yang berlangsung pada Agustus 2020.
"Soal ASEAN Centrality, Indonesia tekankan agar AOIP harus dapat diimplementasikan melalui practical cooperation dalam 4 area kerja sama pada Outlook. Sementara ToR AICHR dengan menandai 10 tahun dibentuknya AICHR, sudah saatnya bagi ASEAN untuk mereview ToR AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan," jelasnya.
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menuturkan salah satu upaya mengimplementasikan cetak biru APSC 2025, ASEAN perlu memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian melalui dua aksi. Pertama, melibatkan mediator dan fasilitator perempuan dalam proses perdamaian di berbagai kawasan serta pemberdayaan dan menambah jumlah peacekeeper perempuan.
"Untuk pelibatan mediator dan fasilitator, Indonesia menyelenggarakan Regional Training on Women serta Peace and Security untuk diplomat perempuan pada April 2019. Sebagai tindak lanjut, Indonesia pada tahun depan akan menyelenggarakan Regional Training untuk kedua kali," ujarnya.
Kedua, lanjut Retno, memberdayakan dan meningkatkan jumlah peacekeepers perempuan. Indonesia telah memiliki lebin dari 100 peacekeepers yang terlibat langsung dalam berbagai misi perdamaian PBB.
Di kesempatan yang sama Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan perkembangan kerja sama regional dalam bidang pertahanan melalui ADMM (ASEAN Defense Ministerial Meeting), penanggulangan obat-obat terlarang, kerja sama keamanan teknologi nuklir, pemajuan dan perlindungan HAM, dan pentingnya kerja sama ASEAN dengan mitra wicara.
Disampaikan pula hingga saat ini telah terdapat 40 negara yang mengaksesi protokol Treaty of Amity and Cooperation (TAC), traktat yang mengatur perilaku negara di kawasan guna menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.
(kri)
Explore More