Kapolri Baru Diminta Galakkan Kembali Community Policing

JAKARTA - DPR telah menyetujui Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis menjadi Kapolri dalam rapat paripurna.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Idham pada Jumat 1 November 2019 besok di Istana Negara. DPR dan sejumlah pihak pun berharap Polri di bawah kepemimpinan Idham bakal lebih baik dan mengayomi masyarakat.

Terpilihnya Idham sebagai Kapolri dinilai sebagai hal yang pas. Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Eva Yuliana mengatakan, tujuh sektor penguatan Polri yang dirancang oleh Idham saat uji kelayakan dan kepatutan sangat relevan. (Baca Juga: DPR Setujui Jadi Kapolri, Komjen Idham Azis: Ini Mukjizat Allah)

Tidak ada visi dan misi yang dipaparkan oleh Idham dinilai Eva sebagai contoh ketaatan terhadap pemerintah, seperti ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa tak ada visi misi kabinet. Sebab yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wapres.

"Pak Idham sosok pas. Tak ada visi misi pribadi, itu adalah contoh keteladanan, ketaatan kepada pimpinan, seperti dikemukakan Pak Presiden bahwa tak ada visi misi anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara, melainkan visi misi Presiden-Wapres. Apalagi kini deradikalisasi jadi fokus pemerintah. Karenanya, Pak Idham dengan segala pengalaman di-counter terrorism dan Bareskrim akan sangat pas di Polri, dan menunjang pemerintahan kini. Ini cocok dengan poin tiga dan lima," tutur Eva kepada wartawan, Kamis (10/31/2019).

Kendati demikian sambung dia, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk ditingkatkan, yakni polisi yang lebih melakukan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) dengan menggalakkan kembali kegiatan community policing atau polisi yang responsif membina masyarakat.

Dia juga menilai, tujuh fokus perhatian Kapolri baru, yakni mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, pemantapan harkamtibnas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan dan penguatan pengawasan sangat relevan.

"Polisi bersepeda dari polsek-polsek ke lingkungan terdekat, atau soft approach terhadap mahasiswa dengan mengedepankan Polwan, bagus juga kembali digalakkan. Jadi masyarakat merasa dekat dengan polisi, dan tercipta rasa aman di kalangan warga," tuturnya.

Eva juga menggarisbawahi pernyataan Idham yang menegaskan perhatian soal perumahan personel Polri.

”Dia tahu salah satu menegaskan profesionalitas, basisnya adalah pemenuhan kebutuhan personel. Dia mengayomi anak buah. Itu pas,” tuturnya.

Sementara itu secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyoroti hal sama. Kebijakan community policing sangat diperlukan. Terutama setelah sempat memanasnya situasi politik karena aksi-aksi demonstrasi massa beberapa waktu belakangan.

"Community policing dapat menghilangkan kesan formal dari aparat kepolisian, sehingga lebih dapat membantu memecahkan masalah dan memunculkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Menurut dia, community policing sangat ideal untuk kembali ditingkatkan. Utamanya, dengan mengedapankan para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa untuk membantu masyarakat.

Dia menegaskan dengan adanya Bhabinkamtibnas diharapkan dapat mencegah kejahatan sejak dini.

"Termasuk jika ada masalah hukum yang sifatnya sumir, akan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Bhabinkamtibmas dengan cara musyarawah," tuturnya.