BKN Bakal Siapkan Kisi-Kisi Tes Wawasan Kebangsaan bagi CPNS

JAKARTA - Masalah radikalisme akan menjadi salah satu materi yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Sementara tes karakteristik pribadi akan diubah bahasanya menjadi lebih sederhana.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kemarin. Menurut Bima, Pemerintah memastikan bahwa persoalan radikalisme menjadi salah satu perhatian dalam penerimaan CPNS. Karena itu, masalah radikalisme akan masuk dalam SKD khususnya di bagian tes wawasan kebangsaan (TWK).

”Akan ada sedikit soal seperti itu (radikalisme), tapi itu tidak terlalu signifikan,” kata Bima. Dia menyatakan, masalah radikalisme belum signifikan masuk TWK karena kisi-kisi untuk pembuatan soal seperti itu masih terbatas. Karena itu, dia pun membuka kemungkinan untuk mengubah kisi-kisi pada soal TWK.

”Dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), kami sudah mencoba memasukkan untuk ada soal-soal seperti ini. Tapi, karena soal TWK ini kisi-kisinya terbatas jadi yang bisa dimasukkan terbatas. Mungkin ke depan kami ubah kisi-kisi TWK dengan memasukkan tes-tes yang lain,” ungkapnya. Sementara untuk tes intelijensia, Bima menyebutkan masih belum banyak perubahan.

Namun terkait tes karakteristik pribadi, pihaknya akan mengubah bahasanya dengan lebih sederhana. ”Soal-soal karakteristik pribadi masih akan sama. Tapi, mungkin dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kemarin bahasanya lebih sulit, sehingga untuk menangkap secara cepat itu agak kesulitan dan jawabannya sangat tipis,” paparnya.

Bima mengatakan bahwa kemungkinan SKD ini akan dilakukan awal Februari. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi instansi-instansi tertentu untuk melaksanakan lebih awal. “Jadi, sebetulnya pertengahan Januari sudah bisa kita mulai untuk instansi yang siap melaksanakan tes pada awal tahun. Setelah SKD, rencana untuk seleksi kompetensi bidang pada April,” pungkasnya.

Selain akan masuknya materi soal radikalisme, pemerintah juga akan menerapkan ketentuan baru dalam sisten penerimaan CPNS 2019. Salah satunya, pelamar seleksi CPNS bisa mengajukan protes jika tak lolos seleksi administrasi. ”Kebijakan ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang yang tidak lulus atau dianggap tak memenuhi syarat seleksi administrasi punya waktu tiga hari untuk menyanggah (protes),” kata Bima.

Diketahui, pada 2019 ini pemerintah akan membuka 152.286 formasi. Dengan rincian instansi pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 kementerian/lembaga, sementara Instansi Daerah sebanyak 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah Bima mengatakan, kemungkinan masa sanggah seleksi administrasi tersebut antara 16 sampai 19 Desember 2019. Pemerintah sendiri akan mengumumkan sanggahan mana yang bisa diterima atau tidak pada 26 Desember.

”Kami akan mengumumkan sanggahan-sanggahan mana yang diterima oleh Pansel pada 26 Desember. Jadi, kebijakan ini (penerimaan CPNS 2019) beda dengan sebelumnya,“ ungkapnya. Bima menegaskan, pemerintah sengaja memberi waktu sanggah kepada para calon CPNS untuk seleksi administrasi demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan CPNS.

“Sehingga, proses sanggah ini kami buat. Ini sudah sama persis dengan apa yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ada masa sanggah dan complain,” pungkasnya.

Lowongan Guru dan Tenaga Kesehatan Terbanyak

Sementara itu, lowongan untuk guru pada seleksi CPNS kali ini adalah yang terbanyak, yakni 63.324 formasi. Diikuti tenaga kesehatan 31.756 formasi, dan tenaga teknis fungsional 23.660. “Kurang lebih komposisi formasi yang dibuka antara lain tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan teknis berkeahlian yang disesuaikan dengan koor bisnis instansinya,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja di Kantor KemenPAN-RB, kemarin.

Dia mengatakan, pemerintah mengutamakan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis dalam seleksi kali ini untuk memperbaiki komposisi PNS yang ada saat ini. Komposisi PNS masih didominasi oleh pejabat administratif yang berjumlah 1,6 juta atau 39%, sementara jumlah guru mencapai 1,5 juta atau 35%, dan tenaga fungional teknis hanya 15%.

”Jadi, komposisi sesuai arahan bapak presiden bahwa ASN harus berkeahlian. Harus spesifik. Artinya, kita harus meningkatkan yang 15% tersebut. Jadi, jabatan-jabatan teknis itulah yang ingin kita tingkatkan,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa untuk seleksi tahun ini tak ada untuk penerimaan jabatan administrasi. Pemerintah masih akan mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan jabatan fungsional teknis.