Tak Dipanggil Istana, PAN, Demokrat dan PKS Otomatis Jadi Oposisi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 07:00 WIB
Tak Dipanggil Istana, PAN, Demokrat dan PKS Otomatis Jadi Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut, jika PAN tidak dipanggil ke Istana Negara maka otomatis PAN menjadi oposisi pemerintah. Sama halnya dengan Partai Demokrat dan PKS yang juga tak dipanggil. (Baca juga: 34 Orang Dipangil ke Istana, Ini Prediksi Posisi Mereka)
“Ya otomatis (jadi oposisi) kalau misalkan nggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar Jokowi. Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung. Tapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat. Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah khususnya kami-kami di parlemen,” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Yandri, kondisi itu mungkin sama halnya dengan Demokrat dan PKS yang akan otomatis menjadi oposisi karena tidak ada kadernya yang dipanggil ke istana. “Itu yang saya bilang tadi otomatis, kalau kita nggak duduk di menteri ya mungkin Demokrat disitu ada PKS ada PAN. Ya otomatis itu,” ucap Yandri.
Namun, Yandri melanjutkan, fungsi kontrol itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengkritik secara membabi buta di mana semua kebijakan yang akan dibuat pemerintah akan dipersalahkan. Yang jelas, sebagai partai di luar pemerintah akan lebih bebas mengkritisi. (Baca juga: Penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diapresiasi)
“Kalau kami di luar ya bebas, mengkritisi, mengajukan saran pendapat secara terbuka, bebas. Beda dengan teman-teman yang ada di dalam pemerintahan mungkin ada mekanisme tersendiri,” terangnya.
Yandri menguraikan, sebagai oposisi tentu saja tugas-tugas di parlemen tentu akan diperkuat di antaranya, pengawasan, legislasi dan penganggaran yang akan diperkuat.
Sehingga, saat DPR rapat dengan menteri atau kebijakan presiden, dan ada hal yang kurang pas tentu sebagai parpol oposisi akan terbuka kepada publik dan rakyat Indonesia bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dikritisi tapi, kalau benar dan itu prorakyat tentu akan mendukung.
“Ini bukan masalah kuat tidak kuat, tapi kita menyangkut fungsi masing-masing. Saya yakin Pak Jokowi juga walaupun kami dibandingkan mereka sangat besar bahkan melampaui di angka 70% lebih di parlemen Tetapi saya yakin kalau kita sampaikan dengan bijak sampai dengan data-data yang kuat kritik yang membangun, saya kira Pak Jokowi akan mendengar,” tuturnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, PAN belum memutuskan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah. Karena PAN setiap keputusannya diambil secara kolektif kolegial.
“PAN itu kolektif kolegial. ada mekanismenya kemarin ini kita sudah Rakor, DPP sudah kita panggil. PAN itu tidak tergantung orang per orang tapi kalau kolektif kolegial,” tandasnya.
“Ya otomatis (jadi oposisi) kalau misalkan nggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar Jokowi. Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung. Tapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat. Biar masyarakat melihat bahwa ada kontrol di luar pemerintah khususnya kami-kami di parlemen,” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Yandri, kondisi itu mungkin sama halnya dengan Demokrat dan PKS yang akan otomatis menjadi oposisi karena tidak ada kadernya yang dipanggil ke istana. “Itu yang saya bilang tadi otomatis, kalau kita nggak duduk di menteri ya mungkin Demokrat disitu ada PKS ada PAN. Ya otomatis itu,” ucap Yandri.
Namun, Yandri melanjutkan, fungsi kontrol itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengkritik secara membabi buta di mana semua kebijakan yang akan dibuat pemerintah akan dipersalahkan. Yang jelas, sebagai partai di luar pemerintah akan lebih bebas mengkritisi. (Baca juga: Penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diapresiasi)
“Kalau kami di luar ya bebas, mengkritisi, mengajukan saran pendapat secara terbuka, bebas. Beda dengan teman-teman yang ada di dalam pemerintahan mungkin ada mekanisme tersendiri,” terangnya.
Yandri menguraikan, sebagai oposisi tentu saja tugas-tugas di parlemen tentu akan diperkuat di antaranya, pengawasan, legislasi dan penganggaran yang akan diperkuat.
Sehingga, saat DPR rapat dengan menteri atau kebijakan presiden, dan ada hal yang kurang pas tentu sebagai parpol oposisi akan terbuka kepada publik dan rakyat Indonesia bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dikritisi tapi, kalau benar dan itu prorakyat tentu akan mendukung.
“Ini bukan masalah kuat tidak kuat, tapi kita menyangkut fungsi masing-masing. Saya yakin Pak Jokowi juga walaupun kami dibandingkan mereka sangat besar bahkan melampaui di angka 70% lebih di parlemen Tetapi saya yakin kalau kita sampaikan dengan bijak sampai dengan data-data yang kuat kritik yang membangun, saya kira Pak Jokowi akan mendengar,” tuturnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, PAN belum memutuskan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah. Karena PAN setiap keputusannya diambil secara kolektif kolegial.
“PAN itu kolektif kolegial. ada mekanismenya kemarin ini kita sudah Rakor, DPP sudah kita panggil. PAN itu tidak tergantung orang per orang tapi kalau kolektif kolegial,” tandasnya.
(cip)
