PDIP Maknai Keputusan Jokowi Merangkul Gerindra sebagai Konsolidasi Ideologi
PDIP Maknai Keputusan Jokowi Merangkul Gerindra sebagai Konsolidasi Ideologi
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul Partai Gerindra sebagai konsolidasi ideologi. Bergabungnya Partai Gerindra tentu akan semakin memperkuat pemerintahan dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, dalam pengalaman panjang, termasuk 10 tahun berada di luar pemerintahan, memiliki keyakinan bahwa dalam demokrasi yang sehat, posisi politik partai, baik berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan, sangat sehat dalam demokrasi.
"Berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik, sehingga rakyat memiliki gambaran, kebijakan politik mana yang lebih baik antara 'the ruling party' dan 'the opponent party'. Kebijakan alternatif penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).
Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, konsistensi sikap politik Partai sangat penting. "Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu seharusnya sama. Penambahan koalisi pasca pemilu hanya dilakukan karena rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik," ujarnya. (Baca juga: Perkuat Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Gerindra Dapat Jatah Dua Menteri)
Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di kabinet dimaknakan dalam konsolidasi ideologi, politik, dan pemerintahan, serta bekerjanya semangat rekonsiliasi. Sehingga terbentuklah satu kekuatan nasional sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif di dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global.
Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan "kerja" pembangunan ekonomi nasional. (Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku, menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional," pungkas Hasto.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, dalam pengalaman panjang, termasuk 10 tahun berada di luar pemerintahan, memiliki keyakinan bahwa dalam demokrasi yang sehat, posisi politik partai, baik berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan, sangat sehat dalam demokrasi.
"Berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik, sehingga rakyat memiliki gambaran, kebijakan politik mana yang lebih baik antara 'the ruling party' dan 'the opponent party'. Kebijakan alternatif penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).
Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, konsistensi sikap politik Partai sangat penting. "Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu seharusnya sama. Penambahan koalisi pasca pemilu hanya dilakukan karena rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik," ujarnya. (Baca juga: Perkuat Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Gerindra Dapat Jatah Dua Menteri)
Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di kabinet dimaknakan dalam konsolidasi ideologi, politik, dan pemerintahan, serta bekerjanya semangat rekonsiliasi. Sehingga terbentuklah satu kekuatan nasional sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif di dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global.
Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan "kerja" pembangunan ekonomi nasional. (Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku, menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional," pungkas Hasto.
(thm)
Explore More