Sejumlah Catatan Masalah di Periode Kedua Jokowi
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 21:05 WIB
Sejumlah Catatan Masalah di Periode Kedua Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kali ini berdampingan dengan KH Ma'ruf Amin dinilai bakal mendapatkan tantangan yang cukup berat.
Beberapa ancaman dan tantangan pemerintahan ke depan terangkum dari hasil Silaturrahim Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasisiswa Muhammadiyah (Silatnas Fokal IMM) yang digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, mulai 18-19 Oktober 2019.
Pertama, menguatnya distrust society, yakni tatanan masyarakat yang saling tidak percaya, baik kepada pemerintah maupun sesama elemen masyarakat. "Padahal, syarat utama mewujudkan negara maju adalah adanya high trust society yang penuh toleransi," ujar Ton Abdillah Has, Ketua Pelaksana Silatnas Fokal IMM, Sabtu (19/10/2019).
Kedua kata Ton Abdillah Has, Indonesia masih dihadapkan kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Index Pembangunan Manusia (IPM) masih masuk level menengah. Padahal, prasyarat menjadi negara maju harus memiliki very high human development.
Ketiga, masih kuatnya oligarki politik dan ekonomi Indonesia. Menurutnya, negara maju adalah menjadi negara yang memiliki tatanan politik dan ekonomi yang demokratis. Indonesia harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tidak kalah pentingnya, tambah Ton Abdillah, adalah ancaman disorientasi berbagai pihak yang mulai memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan politik 2024.
Silatnas Fokal IMM, juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung sepenuhnya visi besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam mewujudkan Indonesia maju.
"Kami bersepakat untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi besar Indonesia maju," ujar Ton Abdillah.
Alumni IMM juga meminta pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf harus menyusun peta jalan dan rencana aksi yang jelas dalam mewujudkan visi Indonesia maju, sekaligus membuat strategi untuk mengantisipasi setiap ancaman dan tantangan yang akan terjadi.
"Sebagai elemen civil society, Alumni IMM siap berkolaborasi dengan pemerintah. Kami sedang melakukan finalisasi peta jalan sebagai panduan gerakan memajukan Indonesia", pungkas Ton Abdillah yang juga mantan ketua umum DPP IMM ini.
Dalam rumusan hasil Silatnas 2019, Alumni IMM akan menfokuskan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul dan mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia maju.
Beberapa ancaman dan tantangan pemerintahan ke depan terangkum dari hasil Silaturrahim Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasisiswa Muhammadiyah (Silatnas Fokal IMM) yang digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, mulai 18-19 Oktober 2019.
Pertama, menguatnya distrust society, yakni tatanan masyarakat yang saling tidak percaya, baik kepada pemerintah maupun sesama elemen masyarakat. "Padahal, syarat utama mewujudkan negara maju adalah adanya high trust society yang penuh toleransi," ujar Ton Abdillah Has, Ketua Pelaksana Silatnas Fokal IMM, Sabtu (19/10/2019).
Kedua kata Ton Abdillah Has, Indonesia masih dihadapkan kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Index Pembangunan Manusia (IPM) masih masuk level menengah. Padahal, prasyarat menjadi negara maju harus memiliki very high human development.
Ketiga, masih kuatnya oligarki politik dan ekonomi Indonesia. Menurutnya, negara maju adalah menjadi negara yang memiliki tatanan politik dan ekonomi yang demokratis. Indonesia harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tidak kalah pentingnya, tambah Ton Abdillah, adalah ancaman disorientasi berbagai pihak yang mulai memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan politik 2024.
Silatnas Fokal IMM, juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung sepenuhnya visi besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam mewujudkan Indonesia maju.
"Kami bersepakat untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi besar Indonesia maju," ujar Ton Abdillah.
Alumni IMM juga meminta pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf harus menyusun peta jalan dan rencana aksi yang jelas dalam mewujudkan visi Indonesia maju, sekaligus membuat strategi untuk mengantisipasi setiap ancaman dan tantangan yang akan terjadi.
"Sebagai elemen civil society, Alumni IMM siap berkolaborasi dengan pemerintah. Kami sedang melakukan finalisasi peta jalan sebagai panduan gerakan memajukan Indonesia", pungkas Ton Abdillah yang juga mantan ketua umum DPP IMM ini.
Dalam rumusan hasil Silatnas 2019, Alumni IMM akan menfokuskan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul dan mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia maju.
(maf)
