PKB Tak Ingin Jokowi Terburu-buru Bentuk Kabinet
Jum'at, 18 Oktober 2019 - 13:45 WIB
PKB Tak Ingin Jokowi Terburu-buru Bentuk Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) tidak tergesa-gesa dalam menyusun komposisi menteri Kabinet Kerja jilid II.
Jokowi diingatkan untuk menimbang beratnya tantangan lima tahun ke depan serta kompleksitas kepentingan politik. Untuk itu penyusunan kabinet dilakukan secara cermat.
“Kami menilai ada baiknya proses penyusunan kabinet dilakukan dengan tidak tergesa dan mempertimbangkan segala aspek, baik kapasitas, kapabilitas calon pembantu presiden maupun pertimbangan politis terkait soliditas kabinet selama lima tahun bekerja,” ujar Juru Bicara DPP PKB, Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). (Baca juga: Teka-teki Kabinet Jokowi dan Komentar Kocak Netizen )
Menurut Huda, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan Presiden terpilih mempunyai waktu selama 14 hari sejak dilantik untuk membentuk kabinet pemerintahan.
Dengan adanya rentang waktu tersebut, lanjut dia, seharusnya Presiden tidak perlu tergesa dalam menentukan para pembantunya. “Akan lebih baik waktu tersebut dimanfaatkan secara seksama sehingga kabinet yang terbentuk betul-betul menjawab tantangan berat pemerintah dalam lima tahun mendatang,” katanya.
Politikus muda asal Jawa Barat ini menyebutkan beberapa tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah ancaman resesi global. Kondisi ini menuntut antispasi secara menyeluruh, baik dari sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga politik.
“Guncangan ekonomi akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika diprediksi Bank Dunia akan memicu pelambatan pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akan memicu penurunan produktivitas sehingga ancaman pengangguran nyata adanya,” paparnya.
Di bidang politik, lanjut Huda, merapatnya hampir semua kekuatan politik ke kekuasaan akan menimbulkan komplikasi politik tersendiri.
Menurut dia, ketidakseimbangan kekuatan koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi berpotensi melemahkan pengawasan. Selain itu dibutuhkan manajemen konfik yang kuat sehingga Tarik-menarik kepentingan politik tidak menganggu kinerja kabinet.
“Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan person-person kuat di kabinet, sehingga proses memilih mereka harus dilakukan secara seksama dan sekali lagi tidak perlu terburu-buru,” tuturnya.
Untuk diketahui dalam beberapa kesempatan Jokowi sebagai Presiden terpilih menyatakan bahwa proses pembentukan kabinet telah rampung. Susunan kabinet tersebut akan diumumkan secepatanya seusai pelantikan. Bahkan Jokowi menegaskan pengumuman kabinet bisa dilakukan malam usai pelantikan atau paling lambat sehari setelah pelantikan.
Jokowi diingatkan untuk menimbang beratnya tantangan lima tahun ke depan serta kompleksitas kepentingan politik. Untuk itu penyusunan kabinet dilakukan secara cermat.
“Kami menilai ada baiknya proses penyusunan kabinet dilakukan dengan tidak tergesa dan mempertimbangkan segala aspek, baik kapasitas, kapabilitas calon pembantu presiden maupun pertimbangan politis terkait soliditas kabinet selama lima tahun bekerja,” ujar Juru Bicara DPP PKB, Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). (Baca juga: Teka-teki Kabinet Jokowi dan Komentar Kocak Netizen )
Menurut Huda, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan Presiden terpilih mempunyai waktu selama 14 hari sejak dilantik untuk membentuk kabinet pemerintahan.
Dengan adanya rentang waktu tersebut, lanjut dia, seharusnya Presiden tidak perlu tergesa dalam menentukan para pembantunya. “Akan lebih baik waktu tersebut dimanfaatkan secara seksama sehingga kabinet yang terbentuk betul-betul menjawab tantangan berat pemerintah dalam lima tahun mendatang,” katanya.
Politikus muda asal Jawa Barat ini menyebutkan beberapa tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah ancaman resesi global. Kondisi ini menuntut antispasi secara menyeluruh, baik dari sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga politik.
“Guncangan ekonomi akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika diprediksi Bank Dunia akan memicu pelambatan pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akan memicu penurunan produktivitas sehingga ancaman pengangguran nyata adanya,” paparnya.
Di bidang politik, lanjut Huda, merapatnya hampir semua kekuatan politik ke kekuasaan akan menimbulkan komplikasi politik tersendiri.
Menurut dia, ketidakseimbangan kekuatan koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi berpotensi melemahkan pengawasan. Selain itu dibutuhkan manajemen konfik yang kuat sehingga Tarik-menarik kepentingan politik tidak menganggu kinerja kabinet.
“Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan person-person kuat di kabinet, sehingga proses memilih mereka harus dilakukan secara seksama dan sekali lagi tidak perlu terburu-buru,” tuturnya.
Untuk diketahui dalam beberapa kesempatan Jokowi sebagai Presiden terpilih menyatakan bahwa proses pembentukan kabinet telah rampung. Susunan kabinet tersebut akan diumumkan secepatanya seusai pelantikan. Bahkan Jokowi menegaskan pengumuman kabinet bisa dilakukan malam usai pelantikan atau paling lambat sehari setelah pelantikan.
(dam)
