Parlemen Harus Tetap Kritis sebagai Kekuatan Penyeimbang
Jum'at, 18 Oktober 2019 - 03:03 WIB
Parlemen Harus Tetap Kritis sebagai Kekuatan Penyeimbang
A
A
A
JAKARTA - Fungsi Parlemen sangat strategis sebagai kekuatan penyeimbang dari eksekutif. Tiga fungsi utama parlemen, yakni di bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi, menjadi senjata utama dalam “mengendalikan” eksekutif.
Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI Firman Noor mengatakan, fungsi check and balances itu harus tetap dimainkan dalam pola hubungan kekuasaan di skema demokrasi seperti Indonesia. Proses check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat penting dalam kehidupan demokrasi untuk menjaga agar para pejabat negara di ranah eksekutif maupun legislatif benar-benar bekerja untuk masyarakat.
”Pola itu memang cenderung mengalami degradasi dengan masuknya beberapa parpol penting dalam koalisi pemerintah. Tetapi fungsi itu harus tetap dijalankan, apapun itu hasilnya. Dan ini letak tanggungjawab terbesarnya adalah berada pada partai-partai yang tidak masuk di dalam pemerintahan,” tuturnya, Rabu (16/10/2019).
Dalam situasi seperti ini, kata Firman Noor, harus diakui bahwa sebenarnya peluang untuk terjadinya check and balances itu masih dipertanyakan. Karena terlalu kecilnya kekuatan mereka di dalam parlemen. Dengan kolaborasi internal dan ekseternel maka check and balances masih bisa dihidupkan.
”Tetapi itu tidak menjadi alasan mereka harus setop kritis. Dan sebetulnya ada jalan ketiga yakni tetap mempunyai hubungan kolaboratif yang efektif dengan kalangan masyarakar luar, dengan pers, dengan mahasiswa, dengan semua pergerakan. Kalau itu bisa dibangun dengan baik, mungkin kekuatan ekstraparlementer ini yang bisa menjadi penyeimbang sehingga pemerintahan bisa lebih hati-hati di dalam membuat kebijakan yang tidak popular,” tuturnya.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, jika nantinya Gerindra, Demokrat, ataupun PAN, merapat ke kekuasaan, maka sangat jelas bahwa kekuatan di parlemen bakal tidak seimbang. ”Oleh karena itu perlu ada konsolidasi civil society,” tuturnya ditemui di sela diskusi Polemik MNC Trijaya di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).
Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI Firman Noor mengatakan, fungsi check and balances itu harus tetap dimainkan dalam pola hubungan kekuasaan di skema demokrasi seperti Indonesia. Proses check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat penting dalam kehidupan demokrasi untuk menjaga agar para pejabat negara di ranah eksekutif maupun legislatif benar-benar bekerja untuk masyarakat.
”Pola itu memang cenderung mengalami degradasi dengan masuknya beberapa parpol penting dalam koalisi pemerintah. Tetapi fungsi itu harus tetap dijalankan, apapun itu hasilnya. Dan ini letak tanggungjawab terbesarnya adalah berada pada partai-partai yang tidak masuk di dalam pemerintahan,” tuturnya, Rabu (16/10/2019).
Dalam situasi seperti ini, kata Firman Noor, harus diakui bahwa sebenarnya peluang untuk terjadinya check and balances itu masih dipertanyakan. Karena terlalu kecilnya kekuatan mereka di dalam parlemen. Dengan kolaborasi internal dan ekseternel maka check and balances masih bisa dihidupkan.
”Tetapi itu tidak menjadi alasan mereka harus setop kritis. Dan sebetulnya ada jalan ketiga yakni tetap mempunyai hubungan kolaboratif yang efektif dengan kalangan masyarakar luar, dengan pers, dengan mahasiswa, dengan semua pergerakan. Kalau itu bisa dibangun dengan baik, mungkin kekuatan ekstraparlementer ini yang bisa menjadi penyeimbang sehingga pemerintahan bisa lebih hati-hati di dalam membuat kebijakan yang tidak popular,” tuturnya.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, jika nantinya Gerindra, Demokrat, ataupun PAN, merapat ke kekuasaan, maka sangat jelas bahwa kekuatan di parlemen bakal tidak seimbang. ”Oleh karena itu perlu ada konsolidasi civil society,” tuturnya ditemui di sela diskusi Polemik MNC Trijaya di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).
(wib)
