Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, ISNU Minta Masyarakat Jalankan Politik Berbudaya
Kamis, 17 Oktober 2019 - 19:26 WIB
Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, ISNU Minta Masyarakat Jalankan Politik Berbudaya
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis pada 17 April lalu.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menjelaskan, Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah produk pemilu yang sah dan demokratis. Untuk itu jelang pelantikan di Gedung Kura-kura 2 hari mendatang, seluruh elemen bangsa harus menghormati.
"Demokrasi melalui Pilpres secara langsung oleh rakyat adalah instrumen demokrasi yang berdaulat dan berbudaya, karena itu hasilnya harus diterima dan dihormati," tutur Cak Ali -sapaan akrabnya-, Kamis (17/10/2019).
Lebih lanjut, Cak Ali menyebutkan bahwa selain kebenaran warga negara berpendapat, demokrasi telah memberikan ruang kebebasan berpendapat. Meski demikian, kebebasan tersebut harus tetap dalam batasan menjaga ketertiban sosial.
"Karena itu, menjaga keamanan dan ketertiban sosial menjelang dan sesudah pelantikan Presiden dan Wapres adalah menjadi tanggungjawab semua pihak," tandas mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan periode 209-2014 itu.
Cak Ali meminta kepada seluruh elemen bangsa memantau kerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun mendatang. Menurutnya, segala bentuk evaluasi kerja pemerintah harus tetap dilakukan dan disalurkan melalui ruang yang konstitusional.
"Yang terpenting, jaga dan pantau kinerja pemerintah sesuai dengan visi-misanya dan janji saat pemilu. Jika ada aspirasi yang belum tertampung dan berbeda, maka salurkanlah melalui mekanisme yang benar yaitu DPR, DPD dan MPR RI. Itulah cara berpolitik yang berbudaya, bukan melalui demokrasi jalanan," pungkasnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menjelaskan, Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah produk pemilu yang sah dan demokratis. Untuk itu jelang pelantikan di Gedung Kura-kura 2 hari mendatang, seluruh elemen bangsa harus menghormati.
"Demokrasi melalui Pilpres secara langsung oleh rakyat adalah instrumen demokrasi yang berdaulat dan berbudaya, karena itu hasilnya harus diterima dan dihormati," tutur Cak Ali -sapaan akrabnya-, Kamis (17/10/2019).
Lebih lanjut, Cak Ali menyebutkan bahwa selain kebenaran warga negara berpendapat, demokrasi telah memberikan ruang kebebasan berpendapat. Meski demikian, kebebasan tersebut harus tetap dalam batasan menjaga ketertiban sosial.
"Karena itu, menjaga keamanan dan ketertiban sosial menjelang dan sesudah pelantikan Presiden dan Wapres adalah menjadi tanggungjawab semua pihak," tandas mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan periode 209-2014 itu.
Cak Ali meminta kepada seluruh elemen bangsa memantau kerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun mendatang. Menurutnya, segala bentuk evaluasi kerja pemerintah harus tetap dilakukan dan disalurkan melalui ruang yang konstitusional.
"Yang terpenting, jaga dan pantau kinerja pemerintah sesuai dengan visi-misanya dan janji saat pemilu. Jika ada aspirasi yang belum tertampung dan berbeda, maka salurkanlah melalui mekanisme yang benar yaitu DPR, DPD dan MPR RI. Itulah cara berpolitik yang berbudaya, bukan melalui demokrasi jalanan," pungkasnya.
(pur)
