Respons SBY Soal Rencana Amendemen UUD 1945
Respons SBY Soal Rencana Amendemen UUD 1945
A
A
A
JAKARTA - Tujuh Pimpinan MPR pada Rabu (16/10/2019) malam, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat dengan agenda utama memberikan undangan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.
Selain itu, Pimpinan MPR dan SBY juga membicarakan soal adanya rencana MPR untuk mengamandemen secara terbatas UUD 1945. SBY juga menyampaikan sejumlah pesan terkait rencana itu.
"Kami membicarakan sedikit terkait sejumlah diakursus MPR, amandemen konstitusi rekomendasi MPR 2014-2019," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi 6 Pimpinan lainnya seusai pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam itu.
Menurut Bamsoet, SBY berpesan bahwa jika ada gagasan, pemikiran dan aspirasi masyarakat tentang amendemen UUD 45 khususnya tentang GBHN, harus ditampung seluas-luasnya karena masih ada waktu yang panjang.
"Pesan beliau, kalau ada gagasan pemikiran dan aspirasi tentang amandemen khususnya GBHN, jangan dipadamkan, kita masih punya golden time, waktu emas yang masih sangat panjang,” tutur Bamsoet.
Kemudian, lanjut Politikus Partai Golkar itu, masyarakat perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan atas berbagai perkembangan zaman sehingga, apakah perlu dilakukan perubahan kembali atas UUD 45.
"Beliau (SBY) hanya ingin menyebutnya sebagai penyempurnaan," tutup Bamsoet.
Selain itu, Pimpinan MPR dan SBY juga membicarakan soal adanya rencana MPR untuk mengamandemen secara terbatas UUD 1945. SBY juga menyampaikan sejumlah pesan terkait rencana itu.
"Kami membicarakan sedikit terkait sejumlah diakursus MPR, amandemen konstitusi rekomendasi MPR 2014-2019," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi 6 Pimpinan lainnya seusai pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam itu.
Menurut Bamsoet, SBY berpesan bahwa jika ada gagasan, pemikiran dan aspirasi masyarakat tentang amendemen UUD 45 khususnya tentang GBHN, harus ditampung seluas-luasnya karena masih ada waktu yang panjang.
"Pesan beliau, kalau ada gagasan pemikiran dan aspirasi tentang amandemen khususnya GBHN, jangan dipadamkan, kita masih punya golden time, waktu emas yang masih sangat panjang,” tutur Bamsoet.
Kemudian, lanjut Politikus Partai Golkar itu, masyarakat perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan atas berbagai perkembangan zaman sehingga, apakah perlu dilakukan perubahan kembali atas UUD 45.
"Beliau (SBY) hanya ingin menyebutnya sebagai penyempurnaan," tutup Bamsoet.
(maf)
Explore More